Di sisi lain, langkah ini sebenarnya punya dua napas. Pertama, sebagai bentuk transparansi program pemerintah. Kedua, dan ini yang krusial, sebagai cara jitu menutupi keterbatasan. Coba bayangkan, saat ini tim pemantau BGN hanya beranggotakan sekitar 70 orang. Mereka harus mengawasi SPPG yang tersebar di seluruh Indonesia, kerja 24 jam nonstop. Jelas sangat tidak sebanding.
Maka, partisipasi publik via media sosial dianggap seperti angin segar. “Kami justru sangat berterima kasih jika ada banyak saran, masukan, dan juga pengawasan dari orang tua murid, guru, maupun warga masyarakat lainnya,” tutur Nanik.
Dalam konteks inilah, ia menyayangkan tindakan seorang Kepala SPPG di Pesawaran, Lampung, yang viral beberapa waktu lalu. Oknum tersebut dikabarkan menghentikan pemberian MBG kepada dua anak, hanya karena ibunya mengkritik menu yang disajikan.
“Itu namanya arogan,” sindir Nanik tanpa basa-basi. “Kritik, saran, dan masukan harus kita dengarkan dengan baik. Itu untuk perbaikan.”
Jadi, mulai sekarang, jangan ragu untuk mengangkat ponsel. Setiap unggahan, entah itu pujian atau keluhan, disebutnya sebagai kontribusi nyata untuk menyempurnakan program andalan pemerintah ini.
Artikel Terkait
Polri Tetap di Bawah Presiden, Wacana Jadi Kementerian Ditolak
Diskon Hotel Mister Aladin Sampai Rp100.000, Rencanakan Liburan 2026 dari Sekarang
Thomas Djiwandono Tegaskan: Sinergi Fiskal-Moneter Fokus pada Pertumbuhan, Bukan Lagi Burden Sharing
Prabowo Panggil Sjafrie Cs ke Hambalang, Minta Laporan Kondisi Tanah Air