Pemerintah Siapkan Satgas Pangan dan Intervensi Pasar untuk Antisipasi Ramadan 2026

Menyongsong Ramadan 2026, pemerintah sudah mulai bersiap. Kali ini, fokusnya jelas: menjaga stok dan menstabilkan harga bahan pokok. Andi Amran Sulaiman, yang merangkap jabatan sebagai Kepala Bapanas dan Menteri Pertanian, mengaku telah menyusun sejumlah strategi untuk menghadapi momen yang kerap jadi ujian ketahanan pangan nasional ini.

“Ini perintah Bapak Presiden. Stabilkan harga. Titik.”

Begitu tegas Amran mengutip arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Perintah itu, katanya, diberikan sebelum sang presiden bertolak ke luar negeri. Intinya, pemerintah wajib memastikan harga eceran tertinggi (HET) untuk sejumlah komoditas pangan dipatuhi, mulai sekarang hingga Ramadan dan Lebaran usai.

Di sisi lain, langkah stabilisasi ini bukan tanpa alasan. Pergerakan harga pangan kerap jadi batu loncatan inflasi, terutama saat hari-hari besar keagamaan seperti Ramadan dan Idulfitri. Karena itu, pengawasan akan diperketat di seluruh rantai pasokan. Satgas Pangan Polri pun siap diturunkan untuk menindak tegas pelaku usaha yang bandel.

“Tidak ada boleh pengusaha seluruh Indonesia menjual di atas HET,” tegas Amran. “Kalau ada, Satgas Pangan Polri akan bekerja, bila perlu menindaknya. Sudah lama kita imbau-imbau. Jadi, tidak ada lagi kesempatan.”

Selain penegakan aturan harga, upaya lain yang akan digencarkan adalah program intervensi pasar. Gerakan Pangan Murah (GPM) dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) akan dijalankan untuk langsung menyentuh tingkat konsumen. Targetnya sederhana: menekan laju inflasi yang biasanya merangkak naik di awal puasa.