Presiden Prabowo Peringatkan Dampak Krisis Global, Harga Minyak Tembus US$100 per Barel

Dunia sedang tidak baik-baik saja. Itulah kesan yang muncul menyusul peringatan keras Presiden Prabowo Subianto pada Senin, 9 Maret 2026. Di tengah peresmian ratusan jembatan, pidatonya justru mengangkat ancaman yang jauh lebih besar: badai krisis ekonomi global yang dipicu oleh konflik di Timur Tengah.

"Saudara-saudara, seluruh dunia sedang mengalami goncangan, seluruh dunia," tegas Prabowo secara daring.

"Akibat perang di Timur Tengah kita terus terang saja harus siap menghadapi kesulitan."

Peringatannya bukan tanpa alasan. Konflik terbuka antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel telah menciptakan guncangan hebat. Dampak paling nyata? Harga minyak mentah dunia yang melonjak, bahkan menembus level psikologis 100 dolar AS per barel. Pemicu utamanya adalah gangguan di Selat Hormuz, jalur nadi logistik yang tersendat. Lalu, bagaimana nasib kantong masyarakat Indonesia?

Goncangan Harga Hingga ke Dapur

Menurut Bhima Yudhistira dari CELIOS, efeknya bakal terasa cepat. Bukan cuma di bursa saham, tapi langsung ke dompet warga.

"Hanya hitungan hari, efek perang Iran terasa di kantong kelas menengah dan bawah," katanya.

Ia memprediksi tekanan inflasi akan menghantam berbagai sektor, mulai dari BBM, tarif listrik, harga pangan, hingga bunga cicilan rumah. Situasinya sudah darurat, dan pemerintah didesak segera bertindak.

Ekonom INDEF, Hakam Naja, punya pandangan serius. Ia menyebut lonjakan harga minyak ke level 92 dolar AS sebagai yang tertinggi sejak 2020. Gangguan di Selat Hormuz, yang dilalui 20% pasokan minyak global, ibarat "kiamat kecil" bagi energi dunia. Imbasnya, postur APBN 2026 bisa kacau balau.

Asumsi makro pemerintah mematok harga minyak di 70 dolar AS. Kenyataannya kini mendekati 100 dolar. Hakam memaparkan, kenaikan 1 dolar saja bisa menambah defisit sekitar Rp 6,8 triliun. Jika harga bertahan tinggi, defisit APBN terhadap PDB berisiko melampaui batas aman 3%.

Rupiah Tertekan, Beban Subsidi Membesar

Masalahnya tak berhenti di minyak. Pelemahan rupiah jadi ancaman lain. Yusuf Rendy Manilet dari CORE Indonesia menjelaskan, konflik geopolitik membuat investor ramai-ramai lari ke aset aman seperti dolar AS. Alhasil, rupiah terkapar.

Dampaknya berlipat ganda. Negara harus mengeluarkan biaya lebih besar untuk subsidi energi, sekaligus membayar kewajiban dalam valuta asing. Menurut hitungan Yusuf, setiap pelemahan rupiah Rp100 per dolar AS bisa menambah beban belanja negara sekitar Rp 6,1 triliun. Jika rupiah melemah drastis, tekanan terhadap defisit APBN bisa membengkak hingga belasan triliun rupiah.

Lalu, apa yang harus dilakukan?

Langkah-Langkah Konkret yang Diusulkan

Hakam Naja mengusulkan empat langkah darurat. Pertama, efisiensi anggaran. Belanja negara harus dipangkas dan difokuskan pada hal-hal mendasar seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial.

Kedua, akselerasi energi terbarukan. Ketergantungan pada minyak impor harus dikurangi dengan mempercepat pengembangan PLTS, PLTA, dan PLTB.

Ketiga, memberi stimulus dan memangkas birokrasi yang menghambat dunia usaha. Keempat, mengevaluasi perjanjian dagang, khususnya RI-AS.

"Jika mau dilakukan perjanjian baru RI-AS mesti dimulai dari nol lagi," tegas Hakam. "Posisi RI juga mesti berbeda dengan tim negosiasi baru yang lebih tangguh... juga tidak bisa didikte oleh tim nego AS."

Optimisme dan Kemandirian

Di tengah semua kekhawatiran ini, Prabowo mencoba menanamkan optimisme. Ia yakin Indonesia punya "benteng" yang cukup kuat, terutama di sektor pangan.

“Banyak pihak akan mengalami kesulitan, tapi minimal kita aman dalam masalah pangan,” ujarnya.

Kuncinya, menurutnya, adalah kemandirian. Ia ingin Indonesia lepas dari ketergantungan impor BBM dengan mengolah sumber daya alam seperti kelapa sawit, singkong, dan tebu menjadi energi alternatif. Target swasembada beras dan protein juga dikebut.

“Saya sudah melihat dan mempelajari angka-angka setiap hari. Kita menemukan kekayaan-kekayaan baru,” kata Prabowo.

“Kita mungkin akan mengalami kesulitan, saya tidak akan menutupi itu, tetapi perkiraan saya kita akan keluar dari keadaan krisis ini dengan lebih kuat, lebih makmur, dan lebih mampu berdikari.”

Peringatan telah disampaikan. Langkah-langkah darurat telah diusulkan. Kini, semua mata tertuju pada eksekusi kebijakan di tengah pusaran krisis yang datang dari jauh itu.