Pembangunan Kantor Satpol PP Jakarta Mandek Akibat Efisiensi Anggaran

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, buka suara soal kantor Satpol PP. Rencana pembangunannya, kata dia, sebenarnya sudah masuk anggaran. Tapi ya itu, nasibnya kandas di tengah jalan karena kebijakan efisiensi.

"Sebetulnya sudah didesain dan dianggarkan, cuma terkena efisiensi," ujar Rano dalam pernyataannya, Sabtu (24/4/2026), seperti dilansir Antara.

Permintaan itu sendiri datang dari Kepala Satpol PP, Satriadi Gunawan. Ia berharap anak buahnya punya tempat sendiri, bukan numpang terus. Menanggapi hal itu, Rano mengaku sudah ngobrol dengan Gubernur Pramono Anung.

"Kemarin saya sempat bicara dengan Pak Gubernur, sepertinya kita harus evaluasi lagi masalah ini. Apalagi kita mau jadi kota global," kata Rano.

Ia pun terus terang prihatin. Personel Satpol PP di lapangan, menurutnya, tidak punya tempat istirahat yang layak. Padahal mereka kerja keras, tugasnya berat urusan penegakan perda, pengamanan, dan segala macam. Kesehatan personel, ya penting banget.

Rano bahkan heran. Instansi sebesar Satpol PP, katanya, kok sampai sekarang belum punya kantor sendiri? Idealnya, mereka punya markas komando yang memadai. Biar operasionalnya lancar.

"Maaf, istilahnya kalau misal polisi tidak punya Polda kan aneh. Makanya kalau Satpol PP tidak punya mako, itu aneh," ujarnya.

Sebelumnya, Satriadi Gunawan juga sudah menyampaikan harapan serupa. Ia ingin jajarannya punya kantor yang representatif. Bukan cuma soal gengsi, tapi lebih ke penunjang kinerja dan kenyamanan personel.

"Jadi, Jakarta itu belum punya kantor Satpol PP. Kami masih numpang di Blok H, Balai Kota, di lantai 16. Kadang kalau ada kunjungan dari wilayah atau daerah, kami masih menerima di Balai Kota karena belum ada kantor sendiri," ungkap Satriadi di Jakarta, Sabtu.

Menurut dia, keberadaan kantor itu penting. Apalagi Jakarta sekarang berstatus kota global. Belum lagi, ibukota ini dinobatkan sebagai kota teraman kedua se-ASEAN, setelah Singapura. Jadi wajar kalau fasilitas penunjangnya harus setara.

Satriadi berharap ke depannya ada realisasi. Dengan kantor sendiri, monitoring terhadap 5.000 personel di lapangan bisa lebih maksimal.

"Kami sudah punya lahan di Cempaka Putih. Itu juga kemarin saya sampaikan sangat urgent untuk bisa mengontrol anggota kami. Kami juga sudah mengusulkan ke Pak Wagub saat kunjungan," jelasnya.