Lalu, apa pemicu semua ini? Banyak yang menunjuk pada pengumuman Perdana Menteri Sanae Takaichi. Dia menyatakan pemilu sela akan digelar awal Februari mendatang. Tak cuma itu, sebagai daya tarik politik, Takaichi berjanji akan menangguhkan pajak konsumsi untuk makanan selama dua tahun penuh.
Janji itu kontan menimbulkan perdebatan sengit. Bagaimana tidak? Pajak tersebut menyumbang pendapatan sekitar lima triliun yen per tahun. Di sisi lain, beban utang Jepang sudah termasuk yang terberat di dunia. Menawarkan pemotongan pajak dalam situasi seperti ini dianggap banyak kalangan sebagai langkah yang berisiko.
Belum lagi, paket pengeluaran baru senilai 21,5 triliun yen yang juga diumumkan bersamaan. Kombinasi antara rencana belanja besar dan pemotongan pajak ini semakin menguatkan kritik terhadap arah kebijakan fiskal pemerintah. Para analis memandangnya dengan skeptis, bertanya-tanya dari mana dananya akan datang.
Jadi, meski BOJ memilih untuk diam kali ini, badai belum benar-benar reda. Pertarungan politik bulan depan dan komitmen fiskal pemerintah akan menjadi penentu, apakah pasar bisa tenang atau justru makin bergolak.
Artikel Terkait
Benteng Pendem Ambarawa Bangkit Setelah Revitalisasi Rp156,8 Miliar
Bareskrim Geledah Kantor DSI, Kasus Dugaan Penipuan Syariah Naik ke Penyidikan
Hujan Tak Halangi 400 Pelajar Berdebat ala Sidang PBB di Jakarta
Pramono Anung Turun Langsung, Perintahkan Tambah Pompa di Titik Banjir Daan Mogot