Minggu pagi ini, dunia dikejutkan oleh berita yang nyaris tak terpercaya. Militer Amerika Serikat dilaporkan telah menangkap Presiden Venezuela, Nicolas Maduro, beserta istrinya. Operasi militer yang dramatis ini langsung memicu gelombang reaksi dari berbagai penjuru.
Di markas besar PBB di New York, kekhawatiran pun mengemuka. Melalui juru bicaranya, Stephane Dujarric, Sekjen PBB Antonio Guterres tidak menyembunyikan kegelisahannya. Menurutnya, langkah AS ini sangat mengkhawatirkan.
"Ini dapat menciptakan preseden berbahaya," ujar Dujarric, Minggu (4/1/2026).
"Terlepas dari situasi politik di Venezuela, sederet perkembangan ini merupakan preseden yang berbahaya. Sekretaris Jenderal terus menekankan pentingnya penghormatan penuh terhadap hukum internasional, termasuk Piagam PBB," lanjutnya.
Nada prihatin itu terus digaungkan. Pihak PBB, kata Dujarric, sangat khawatir aturan hukum internasional tidak dihormati dalam insiden ini. "Kami sangat prihatin dengan eskalasi baru-baru ini di Venezuela, sekaligus memperingatkan potensi implikasi yang mengkhawatirkan bagi kawasan tersebut," katanya menambahkan. Guterres pun mendesak semua pihak di Venezuela untuk segera duduk dalam dialog yang inklusif.
Pemicu semua ini adalah pengumuman langsung dari mantan Presiden AS Donald Trump. Melalui Truth Social, platform media sosial miliknya, Trump menyatakan bahwa Amerika Serikat telah "berhasil melakukan serangan skala besar terhadap Venezuela dan pemimpinnya."
Trump mengklaim aparat AS telah membawa Maduro dan istrinya keluar dari Venezuela. Namun, detail operasi itu sendiri masih gelap. Trump tidak memerinci bagaimana penangkapan dilakukan atau lembaga mana saja yang terlibat. Padahal, Maduro sendiri telah lama didakwa di pengadilan AS atas tuduhan terorisme dan narkoba sejak 2020.
Operasi ini ternyata didahului oleh aksi militer yang lebih luas. Menurut laporan, AS telah melancarkan serangan udara ke ibu kota Caracas dan wilayah Venezuela lainnya pada Sabtu dini hari waktu setempat. Pemerintah Venezuela menyebut serangan itu menargetkan infrastruktur sipil dan militer di Caracas serta negara bagian Miranda, Aragua, dan La Guaira.
Kini, situasinya benar-benar mencekam. Tanggapan PBB itu seperti peringatan keras: dunia sedang menyaksikan sebuah peristiwa yang bisa mengubah banyak hal. Implikasinya bagi kawasan Amerika Latin, dan bagi tatanan hukum global, masih harus ditunggu.
Artikel Terkait
Uang Beredar (M2) Tembus Rp10.118 Triliun di Januari 2026, Tumbuh 10%
Maskapai Internasional Batalkan Penerbangan ke Meksiko Imbas Kematian Bos Kartel Jalisco
Lebih dari 3,5 Juta SPT Tahunan 2025 Telah Dilaporkan, DJP Catat Geliat Awal Kepatuhan
Ronaldo Kenakan Bisht Usai Bawa Al Nassr Puncaki Klasemen Liga Arab Saudi