Pekan depan, pemerintah lewat Kementerian ESDM rencananya bakal menentukan nasib kuota impor BBM untuk SPBU swasta di tahun 2026. Kabar ini datang dari Dirjen Migas, Laode Sulaeman, yang mengonfirmasi bahwa rapat internal sudah dilakukan untuk menyiapkan beberapa opsi.
"Pekan depan kami Insya Allah bisa mendapatkan opsinya seperti apa," ujar Laode, Kamis lalu.
Dia menjelaskan, berbagai skenario sedang disusun oleh jajarannya. Nantinya, opsi-opsi itu akan diajukan ke menteri, Bahlil Lahadalia, untuk diputuskan. Jadi, keputusan akhir ada di tangan sang menteri.
Nah, salah satu opsi yang sedang digodok adalah menambah kuota impor hingga 10 persen dari angka tahun 2025. Kalau kita lihat ke belakang, kebijakan serupa sebenarnya sudah diterapkan tahun ini. Tapi, ternyata ada masalah juga.
Beberapa SPBU swasta macam Shell dan BP, misalnya, kuota impornya sudah habis di Agustus lalu. Vivo kemudian menyusul pada Oktober. Mereka kebingungan, stok menipis.
Untuk mengatasi hal itu, Kementerian ESDM punya jalan keluar: kolaborasi. SPBU swasta yang kehabisan kuota diajak kerja sama dengan Pertamina Patra Niaga, agar bisa mengimpor memakai kuota yang dimiliki Pertamina.
Hingga awal Desember ini, skema kolaborasi itu sudah menyalurkan sekitar 430 ribu barel minyak ke tiga SPBU swasta tadi. Cukup signifikan, bukan?
Kini, semua mata tertuju ke pekan depan. Opsi mana yang akan dipilih Bahlil? Keputusannya akan menentukan pasokan BBM swasta untuk tahun depan.
Artikel Terkait
Darya-Varia Targetkan Pendapatan Tumbuh 7-9 Persen pada 2026, Didorong Segmen Consumer Health
285 Jiwa Terdampak Gempa Magnitudo 6,7 di Parigi Moutong, Ratusan Rumah Rusak
Kebakaran Rumah di Garut Tewaskan Dua Remaja, Satu Luka Bakar
BEI Genjot Edukasi Pasar Modal, Resmikan Enam Galeri Investasi Baru di Bangka Belitung