40 Pimpinan Ormas Islam Beri Dukungan Moral ke Jusuf Kalla yang Dilaporkan atas Tuduhan Penistaan Agama

JAKARTA – Suasana malam di kediaman Jusuf Kalla terasa berbeda, Selasa (28/4/2026). Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI itu kedatangan puluhan pimpinan ormas Islam. Bukan sekadar silaturahmi biasa, pertemuan ini punya tujuan khusus: memberikan dukungan moral kepada JK terkait kasus dugaan penistaan agama yang membelitnya.

Dari pantauan di lokasi, tokoh senior Muhammadiyah, Din Syamsuddin, ikut hadir. Menurutnya, setidaknya ada 40 tokoh dan pimpinan ormas yang datang malam itu. “Didasari oleh rasa tak enak di kalangan tokoh-tokoh Islam,” ujarnya.

Ia lalu menjelaskan latar belakangnya. “Belakangan ini yang banyak membela Pak Jusuf Kalla justru tokoh-tokoh Kristiani, baik dari PGI maupun KWI. Nah, itu yang bikin kami tergerak.”

Din menambahkan, para pimpinan ormas merasa perlu bersilaturahim. Membicarakan apa yang terjadi, khususnya yang menimpa JK. “Kami ingin menunjukkan bahwa umat Islam juga peduli,” katanya.

Menurut Din, tuduhan terhadap JK sebenarnya hanya kontroversi yang menimbulkan kegaduhan. “Pengaduan sekelompok warga ke polisi yang menuduh Pak JK melakukan penistaan agama dari ceramah beliau di bulan Ramadan di Masjid Kampus UGM itu sudah menimbulkan hiruk-pikuk yang tidak perlu,” ujarnya.

Di sisi lain, Din menilai sosok JK sudah sangat dikenal. Bukan cuma di Indonesia, tapi juga diakui di kancah internasional. “Beliau adalah tokoh perdamaian. Bangsa Indonesia dan umat Islam pasti tidak terpengaruh oleh tuduhan semacam itu,” tegasnya.

Ia lalu mengingatkan peran JK di masa lalu. “Beliaulah yang mengambil prakarsa mendamaikan konflik Poso dan Ambon di awal reformasi. Itu bukan hal kecil.”

Namun begitu, Din menegaskan bahwa tuduhan itu tidak bisa dibiarkan begitu saja. “Ini adalah upaya penyebaran fitnah yang tidak bisa ditolerir. Harus diselesaikan secara hukum,” tuturnya.

Pertemuan malam itu, menurut sejumlah saksi, berlangsung hangat. Beberapa ormas bahkan menyampaikan pernyataan sikap secara lisan. Rencananya, langkah hukum akan segera ditempuh dalam waktu dekat.