Anggaran Keselamatan KAI Dipertanyakan Usai Kecelakaan di Bekasi Timur, Pakar: Publik Berhak Tahu Alokasi Dana Proteksi

IDXChannel – Anggaran belanja PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI tiba-tiba jadi sorotan. Semua ini terjadi setelah kecelakaan yang melibatkan KA Argo Bromo Anggrek dengan commuter line (KRL) lintas Cikarang di Stasiun Bekasi Timur, Senin (27/4/2026) malam. Kejadiannya cukup menghebohkan.

Nah, soal anggaran itu, seorang pakar kebijakan publik dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, angkat bicara. Ia mempertanyakan akuntabilitas dana KAI. Apakah sudah benar-benar dipakai untuk memastikan armada siap dan operasional teknis berjalan aman? Soalnya, keselamatan penumpang taruhannya.

Menurut Achmad, "Keselamatan tidak boleh menjadi biaya tambahan. Ia harus menjadi inti dari seluruh keputusan bisnis. Publik perlu tahu apakah investasi untuk sistem proteksi otomatis, modernisasi sinyal, pelatihan darurat, inspeksi jalur, dan pengamanan perlintasan sebidang sudah memadai." Ia menyampaikan ini saat dihubungi iNews Media Group, Selasa (28/4/2026).

Di sisi lain, ia menekankan bahwa kecelakaan besar jarang sekali disebabkan satu faktor tunggal. Jadi, setiap penunjang operasional termasuk sistem keselamatan harus disoroti. Parameter seperti komunikasi yang terlambat, sinyal yang kurang protektif, prosedur darurat yang tidak berjalan, atau sistem kendali yang tidak memberi pagar pengaman berlapis, semua itu jadi rangkaian yang mesti dipertanggungjawabkan KAI kepada publik.

"Publik tidak boleh disuguhi jawaban sempit bahwa insiden hanya akibat gangguan di perlintasan atau kesalahan satu petugas," tegas Achmad.

Dia juga mewanti-wanti soal sistem kendali kereta yang ada. Mampukah mencegah kereta lain memasuki zona berbahaya? Terus, bagaimana pengendalian KAI dalam hal proteksi otomatis ketika satu rangkaian berhenti mendadak? Itu semua dipertanyakannya.

Namun begitu, Achmad tidak menafikan tekanan berat yang dihadapi KAI. Mulai dari ketepatan waktu, kepadatan perjalanan, ekspansi layanan, efisiensi biaya, hingga modernisasi armada. Tapi, sekali lagi, aspek keselamatan tidak boleh dianggap sebagai biaya tambahan. Ini harus jadi inti dari setiap keputusan bisnis.

"Dalam kebijakan publik, keselamatan adalah barang publik. Manfaatnya dirasakan semua orang, tetapi sering baru dihargai setelah tragedi. Oleh karena itu, negara harus memaksa keselamatan menjadi prioritas anggaran, bukan sekadar prioritas pidato," urai Achmad.

Menurutnya, perlu segera dimulai investigasi independen yang transparan. KNKT dan Kementerian Perhubungan harus diberi ruang penuh untuk memeriksa fakta tanpa tekanan. Hasil investigasi, lanjut dia, harus mampu menjelaskan bagaimana sistem KAI dalam memproteksi perjalanan di lintas padat seperti Jabodetabek.

Misalnya, jika satu kereta berhenti mendadak, bagaimana sistem otomatis bisa mencegah kereta lain mendekati batas berbahaya? Parameter sistem keamanan inilah yang harus didengar publik.

"KAI harus membangun budaya keselamatan yang menghargai laporan hampir celaka, bukan hanya bereaksi setelah kecelakaan terjadi," ujar Achmad.

Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto menyebut ada 1.800 titik perlintasan kereta api sebidang di Pulau Jawa. Menurutnya, perlintasan itu akan diperbaiki. Tujuannya jelas: agar kecelakaan seperti di Stasiun Bekasi Timur tidak terulang lagi.

Pemerintah, kata dia, akan menyiapkan dana Rp4 triliun untuk proyek perbaikan ini.

"Ya nanti pelaksanaaannya kita tunjuk, kita perhitungkan sekitar hampir Rp4 triliun ya, Rp4 triliun demi keselamatan,” tuturnya setelah menjenguk para korban kecelakaan di RSUD Kota Bekasi, Selasa (28/4/2026) pagi.

Terkait dugaan penyebab kecelakaan, Manajer Humas Daop 1 KAI, Franoto Wibowo, punya versi lain. Ia bilang, saat itu KRL lebih dulu menabrak taksi yang mogok di lintasan rel. Nah, ketika KRL arah Cikarang berhenti, nahasnya KA Argo Bromo menabrak dari belakang.

(Febrina Ratna Iskana)