Menteri PPPA Minta Maaf Usai Usul Pemindahan Gerbong Wanita Dinilai Tak Sensitif Pascakecelakaan Kereta

JAKARTA Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi akhirnya angkat bicara. Ia menyampaikan permintaan maaf setelah usulannya soal pemindahan gerbong wanita KRL ke tengah rangkaian justru memicu gelombang kritik. Pengakuannya? Bahwa pernyataannya itu kurang sensitif, apalagi muncul tak lama setelah kecelakaan kereta di Bekasi Timur. Lewat sebuah video yang diunggah di Instagram pribadinya, Rabu (29/4/2026), Arifah mengakui kekeliruannya. Ia bilang, di tengah suasana duka seperti itu, ucapannya memang tidak pada tempatnya. “Terkait pernyataan saya pascainsiden kecelakaan kereta di Bekasi Timur, saya menyadari bahwa pernyataan tersebut kurang tepat,” ujarnya. Ia juga secara terbuka meminta maaf kepada masyarakat luas. Terutama, kata dia, kepada para korban dan keluarga yang langsung terdampak. “Saya memohon maaf sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat, khususnya kepada para korban dan keluarga korban yang merasa tersakiti dan tidak nyaman atas pernyataan tersebut,” sambungnya. Usulan Gerbong Wanita Picu Sorotan Nah, begini ceritanya. Pernyataan Arifah itu muncul setelah kecelakaan kereta di Bekasi Timur. Dalam insiden nahas itu, gerbong khusus perempuan KRL ditabrak oleh kereta jarak jauh Argo Bromo Anggrek. Usulannya? Gerbong wanita sebaiknya dipindah ke bagian tengah. Langsung saja jadi sorotan tajam publik. Banyak yang menilai, timing-nya benar-benar salah. Di saat orang masih berduka, malah muncul wacana semacam itu. Namun begitu, Arifah menegaskan bahwa dirinya sama sekali tidak bermaksud membanding-bandingkan keselamatan antara perempuan dan laki-laki. Ia menekankan, keselamatan semua penumpang itu harus jadi prioritas utama. “Kita semua sepakat bahwa keselamatan seluruh masyarakat adalah prioritas nomor satu, baik perempuan maupun laki-laki,” jelasnya. Di sisi lain, ia juga mengingatkan bahwa fokus pemerintah saat ini sepenuhnya tertuju pada penanganan korban. Mulai dari korban meninggal dunia hingga mereka yang masih dirawat karena luka-luka. “Saat ini, prioritas utama pemerintah adalah memastikan penanganan terbaik kepada seluruh korban, baik yang meninggal dunia, maupun yang mengalami luka-luka,” tegasnya. Sebenarnya, usulan itu pertama kali dilontarkan Arifah saat menjenguk korban di RSUD Bekasi, Selasa (28/4). Kepada wartawan, ia sempat bilang begini: “Tapi dengan peristiwa ini, kita mengusulkan kalau bisa yang perempuan itu ditaruh di tengah.” Polemik ini jelas jadi pelajaran. Bahwa setiap kata yang keluar dari pejabat publik, apalagi di momen sensitif, harus benar-benar dijaga. Sekarang, pemerintah punya pekerjaan rumah ganda: memulihkan korban, sambil meredam dampak dari pernyataan yang sudah terlanjur meledak di publik.