Wacana kenaikan tarif layanan Transjabodetabek mendapat sorotan tajam dari Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Rany Mauliani, yang mendesak agar kebijakan tersebut dikaji secara hati-hati dan tidak mengabaikan daya beli masyarakat. Menurutnya, setiap penyesuaian tarif transportasi publik harus didasarkan pada kajian komprehensif, bukan sekadar keputusan administratif.
“Setiap rencana penyesuaian tarif transportasi publik harus dilakukan secara sangat hati-hati dan berbasis kajian yang komprehensif. Saat ini masyarakat masih menghadapi berbagai tekanan biaya hidup, sehingga aspek keterjangkauan harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap kebijakan tarif,” ujar Rany kepada wartawan, Sabtu (13/6/2026).
Politikus tersebut menilai Transjabodetabek memiliki peran strategis sebagai moda transportasi yang menghubungkan Jakarta dengan wilayah penyangga seperti Bekasi, Bogor, dan Tangerang. Moda ini, kata dia, menjadi tulang punggung mobilitas para pekerja yang setiap hari bergantung pada layanan tersebut.
“Karena itu, sebelum memutuskan kenaikan tarif, Pemprov DKI perlu memastikan bahwa kualitas layanan, kenyamanan, ketepatan waktu, serta integrasi antarmoda benar-benar semakin baik dan dirasakan langsung oleh masyarakat,” tegasnya.
Di sisi lain, Rany memahami kebutuhan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menjaga keberlanjutan operasional dan menyesuaikan biaya pada sejumlah rute Transjabodetabek yang memiliki jarak tempuh panjang. Namun, ia mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak berdampak kontraproduktif.
“Namun kebijakan tersebut jangan sampai mengurangi minat masyarakat menggunakan transportasi umum atau justru mendorong mereka kembali menggunakan kendaraan pribadi,” tutupnya.
Artikel Terkait
DPRD Dukung Kenaikan Tarif Transjakarta Asal Tak Memberatkan Masyarakat dan Pemda
IWIP Resmikan Sanctuary Park 11 Hektare di Halmahera Tengah untuk Lindungi Flora-Fauna Endemik
KPK Sita Barang Bukti Rp40,5 Miliar di Kasus Suap Bea Cukai, Pengakuan Baru Sebut PNS Terima Rp30 Miliar
Budiman Sudjatmiko Tolak Hentikan Program Makan Bergizi Gratis Meski BGN Terseret Skandal Korupsi