DPRD Dukung Kenaikan Tarif Transjakarta Asal Tak Memberatkan Masyarakat dan Pemda

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Taufik Zoelkifli, menyatakan dukungannya terhadap rencana kenaikan tarif Transjakarta, termasuk layanan Transjabodetabek, namun dengan satu catatan penting: kebijakan tersebut tidak boleh membebani masyarakat maupun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pernyataan ini disampaikan di tengah pembahasan yang tengah berlangsung antara pihak legislatif, PT Transjakarta, dan Dinas Perhubungan DKI Jakarta.

Dalam keterangannya kepada wartawan pada Sabtu, 12 Juni 2026, politikus yang juga menjabat sebagai Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta itu mengungkapkan bahwa rapat sebelumnya membahas secara mendalam rencana penyesuaian tarif. Menurutnya, kenaikan ini menjadi keniscayaan karena beban subsidi yang ditanggung oleh pemerintah daerah dinilai sudah terlalu besar dan tidak berkelanjutan.

“Kami sebenarnya setuju untuk menaikkan tarif karena memang tidak bisa terus menerus Transjakarta ini disubsidi demikian besar oleh Pemda DKI Jakarta. Jadi secara finansial kita juga kesulitan, sehingga untuk mengurangi subsidi dari Pemda DKI kepada Transjakarta, maka Transjakarta harus menaikkan tarif dari busnya,” ujar Taufik.

Di sisi lain, ia menekankan bahwa rencana tersebut harus dikaji secara komprehensif dengan mempertimbangkan dua aspek utama, yaitu kemampuan membayar dan keinginan membayar masyarakat. Taufik mendorong PT Transjakarta untuk melibatkan pengguna jasa dalam proses kajian agar kebijakan yang diambil benar-benar sesuai dengan kondisi riil di lapangan.

“Pertama dilihat lagi ATP (Ability to Pay) dan WTP (Willingness to Pay), mungkin naiknya dari Rp 3.500 menjadi... tadinya mau Rp 5.000 pas kan, tapi mungkin naiknya Rp 1.000 saja menjadi Rp 4.500 atau Rp 4.000. Artinya kita tetap naik, tapi kemudian di angka yang tidak memberatkan rakyat dan juga tidak memberatkan Pemerintah DKI Jakarta,” paparnya.

Usulan ini menjadi titik keseimbangan yang diharapkan mampu menjaga keberlangsungan operasional Transjakarta tanpa mengorbankan daya beli warga. Dengan pendekatan yang lebih moderat, Taufik berharap tarif baru dapat segera diterapkan tanpa memicu gejolak sosial di kalangan pengguna transportasi umum.