Gubernur Papua Tegaskan Tanah Masyarakat Depapre Tak Akan Dibeli untuk Proyek Pusat Perikanan

JAYAPURA Gubernur Papua, Matius D. Fakhiri, angkat bicara soal rencana pembangunan sektor perikanan di Distrik Depapre. Ia menegaskan, pemerintah sama sekali tidak punya niat mengambil alih tanah milik masyarakat. Yang dilakukan, katanya, cuma membuka akses pembangunan. Demi kesejahteraan bersama.

“Pemerintah tidak memiliki hak untuk tanah itu, kami cuma buka. Tetap tanah itu menjadi hak milik masyarakat,” ujar Fakhiri saat bertatap muka dengan para ondoafi dan warga di Kampung Waiya, Distrik Depapre, Rabu (29/4/2026).

Di hadapan warga, ia juga menyampaikan apresiasi. Sikap terbuka dari ondoafi dan masyarakat Depapre dinilainya luar biasa. Mereka mau menerima pembangunan, tapi tanpa mengorbankan nilai adat dan sejarah yang sudah mengakar.

“Kami bersyukur punya masyarakat dan ondoafi yang punya pemikiran untuk menerima pembangunan bagi masyarakatnya,” katanya lagi.

Nah, soal Depapre sendiri, menurut Fakhiri, sudah ditetapkan sebagai distrik berbasis perikanan oleh Pemerintah Provinsi Papua. Program yang disiapkan cukup banyak. Mulai dari pembangunan dermaga kampung, jembatan yang menghubungkan ke laut, sampai kawasan kampung nelayan.

“Depapre akan menjadi pusat perikanan Provinsi Papua. Kami akan bangun fasilitas, termasuk pabrik pengalengan ikan,” ujarnya.

Bukan cuma infrastruktur. Pemerintah juga bakal ngasih dukungan ke kelompok nelayan. Bentuknya kapal tangkap dan pendampingan teknis. Harapannya, hasil produksi bisa meningkat drastis.

“Tidak perlu semua jadi pegawai negeri. Laut kita luas, cari ikan, pemerintah akan bantu beli hasil tangkapan,” kata Fakhiri.

Di sisi lain, ia kembali menegaskan prinsip penting. Pemerintah tidak akan membeli tanah masyarakat dalam proyek pembangunan ini. Soalnya, kalau dibeli, hak masyarakat bakal hilang.

“Kalau saya beli, nanti kalian tidak punya hak lagi. Kami (pemerintah) hanya masuk dengan program, manfaatnya kembali ke masyarakat,” tegasnya.

Fakhiri juga berharap masyarakat ikut menjaga pembangunan yang berjalan. Serta mengawasi pelaksanaannya. Ia berjanji bakal terus turun langsung ke lapangan, berdialog dengan warga.

“Saya tidak akan capek bertemu masyarakat demi kebaikan bersama,” pungkasnya.

Sebagai catatan, Pemerintah Provinsi Papua menargetkan Depapre jadi sentra ekonomi berbasis kelautan. Semua ini dilakukan secara berkelanjutan. Dengan harapan, kesejahteraan masyarakat bisa meningkat.