Singapura Kenakan Biaya Tambahan untuk Penerbangan Ramah Lingkungan Mulai 2026

Mulai 2026, para penumpang pesawat yang terbang dari Singapura bakal merasakan tambahan biaya baru. Pemerintah setempat berencana menerapkan pungutan khusus untuk bahan bakar penerbangan berkelanjutan atau sustainable aviation fuel (SAF). Langkah ini diumumkan oleh otoritas penerbangan sipil negara itu, CAAS, sebagai bagian dari upaya serius menekan emisi karbon dari sektor aviasi.

Namun begitu, penarikan biayanya sendiri berlaku lebih awal. Untuk semua tiket dan layanan penerbangan yang dijual mulai 1 April 2026, tarif baru ini sudah akan diterapkan. Cakupannya luas, mulai dari tiket penumpang biasa, pengiriman kargo, hingga penerbangan bisnis atau jet pribadi.

Besaran pungutannya nanti tidak seragam. Ia akan mengikuti dua hal: jarak yang ditempuh dan kelas kabin yang dipilih. CAAS pun membagi dunia menjadi empat kelompok jarak. Asia Tenggara masuk kelompok pertama. Lalu Asia Timur Laut, Asia Selatan, Australia, dan Papua Nugini di kelompok kedua. Untuk penerbangan yang lebih jauh, seperti ke Eropa, Timur Tengah, atau Afrika, masuk kelompok tiga. Sementara tujuan terjauh, yaitu Amerika, berada di kelompok empat.

Sebagai gambaran, untuk penumpang kelas ekonomi, tarifnya berkisar dari yang ringan sampai cukup signifikan. Ke Bangkok dikenakan sekitar 1 dolar Singapura. Naik pesawat ke Tokyo? Kira-kira 2,80 dolar Singapura. Kalau mau ke London, bersiaplah mengeluarkan tambahan 6,40 dolar Singapura. Dan untuk penerbangan terjauh ke New York, biayanya mencapai 10,40 dolar Singapura.

Seluruh maskapai diwajibkan menampilkan biaya ini secara terpisah pada tiket. Jadi, penumpang bisa jelas melihat komponen apa saja yang mereka bayar. Kabar baiknya, bagi penumpang yang hanya transit di Bandara Changi dan tidak keluar dari area bandara, pungutan ini tidak berlaku.

Langkah Singapura ini bukan muncul tiba-tiba. Ia merupakan wujud nyata dari target ambisius organisasi penerbangan dunia, ICAO, yang mengejar emisi nol bersih untuk penerbangan internasional pada 2050. Pemerintah Singapura menegaskan komitmennya, meski dilakukan secara bertahap agar tidak memberatkan.