Greenland: Dari Erik si Merah hingga Trump, Kisah Pulau yang Selalu Diincar

Sebelum Donald Trump dengan blak-blakannya menyatakan "Kita harus memiliki Greenland," pulau raksasa di Arktik itu nyaris tak pernah jadi bahan obrolan dunia. Padahal, ketertarikan Amerika Serikat terhadap Greenland bukanlah hal baru. Bahkan, jauh sebelum Trump, pulau ini sudah jadi rebutan.

Penghuni Pertama dan Asal-usul Namanya

Manusia pertama tiba di Greenland sekitar 4.500 tahun silam, datang dari Amerika Utara. Lalu, pada abad ke-12, gelombang baru imigran dari Asia, orang-orang Thule, menyusul lewat Selat Bering. Mereka inilah leluhur suku Inuit yang kini jadi mayoritas dari 56.000 penduduk Greenland.

Nama "Greenland" atau Tanah Hijau justru datang dari seorang Viking yang diusir dari Islandia karena kasus pembunuhan. Dialah Erik si Merah. Sekitar tahun 982, ia berlayar ke barat dan menemukan pulau ini. Untuk menarik minat pemukim baru, ia memberi nama yang menggoda: Grønland. Padahal, sebagian besar wilayahnya diselimuti es. Tapi ya, beberapa bagian pesisirnya memang terlihat hijau.

Pemukiman Norse itu bertahan hampir empat abad sebelum akhirnya lenyap. Menjelang abad ke-15, Inuit kembali menjadi satu-satunya penghuni. Meski begitu, cerita tentang komunitas Norse yang hilang dan konon menyimpan harta karun di fjord selatan, terus hidup dalam legenda dunia Nordik.

Sang Pendeta dan Awal Kolonisasi

Legenda itulah yang menggerakkan hati Hans Egede, seorang pendeta Norwegia. Ia yakin para pemukim Norse itu masih hidup dan butuh bimbingan rohani. Setelah pelayaran dua bulan, kapalnya akhirnya merapat di pesisir Greenland pada 3 Juli 1721.

Yang ia temukan bukanlah orang Norse, melainkan masyarakat Inuit dengan kepercayaan tradisionalnya sendiri. Egede pun memutuskan untuk mengkristenkan mereka. Ia belajar bahasa dan adat setempat. Karena roti bukan makanan pokok di sana, ia dengan kreatif mengubah kalimat dalam Doa Bapa Kami. "Berikanlah kami hari ini roti kami yang secukupnya" ia ganti menjadi, "Berikanlah kami hari ini anjing laut kami yang secukupnya."

Tiga tahun kemudian, ia berhasil membaptis anak Inuit pertama. Ia mendirikan gereja dan membantu membangun pemukiman yang kelak menjadi ibu kota Nuuk. Patungnya berdiri di sana sejak 1922. Namun, warisan Egede kini diperdebatkan sengit. Bagi banyak orang Inuit, ia adalah simbol awal penjajahan Denmark.

Perseteruan Norwegia dan Denmark

Ketika Egede tiba, ia mengibarkan bendera Denmark. Saat itu, Denmark dan Norwegia memang bersatu di bawah satu mahkota sejak 1380. Persatuan ini bubar pada 1814, tapi Greenland tetap dipegang Denmark. Norwegia tak terima.

Ketegangan memuncak tahun 1931. Norwegia menduduki sebagian Greenland dan memberi nama wilayah itu "Eirik Raudes Land," sebagai penghormatan pada Erik si Merah. Denmark tentu saja protes. Sengketa ini akhirnya dibawa ke Mahkamah Internasional di Den Haag. Dua tahun kemudian, pengadilan memenangkan Denmark, menegaskan kedaulatan penuhnya atas seluruh Greenland.

Kepentingan Strategis Amerika Serikat

Abad ke-19 adalah era ekspansi bagi AS. Mereka membeli Louisiana, Florida, dan Alaska. Menteri Luar Negeri William H. Seward, yang berjasa membeli Alaska, juga melirik Greenland karena nilai strategisnya yang dekat dengan Kanada. Sayangnya, Kongres menolak. Mereka menganggap pulau itu terlalu mahal, terlalu dingin, dan terlalu sepi.

Jadi, pada 1916, AS "hanya" membeli Kepulauan Danish West Indies (sekarang Kepulauan Virgin AS) dengan harga $25 juta. Mereka juga secara resmi mengakui kedaulatan Denmark atas Greenland.

Semuanya berubah saat Perang Dunia II. Denmark diduduki Nazi Jerman, sehingga kendali atas Greenland terputus. Momen itu dimanfaatkan oleh duta besar Denmark di Washington, Henrik Kauffmann. Pada 1941, tanpa persetujuan pemerintahnya yang diduduki, ia menandatangani perjanjian dengan AS.

AS berjanji membela dan memasok Greenland. Sebagai imbalannya, mereka dapat mendirikan stasiun cuaca dan pangkalan militer.

Perlu dicatat, penduduk Inuit sama sekali tidak diajak bicara dalam kesepakatan ini.

Perang berakhir, tapi minat AS tak surut. Di awal Perang Dingin, tahun 1946, mereka menawarkan $100 juta dalam bentuk emas kepada Denmark untuk membeli Greenland. Presiden Truman dan administrasinya melihat pulau ini sebagai aset geopolitik yang sangat berharga untuk pertahanan Arktik, apalagi ditambah potensi mineralnya yang besar.

Denmark menolak. Tapi pada 1951, kompromi tercapai: AS diizinkan membangun dan mengoperasikan Pangkalan Udara Thule (kini Pituffik Space Base), yang masih aktif digunakan hingga hari ini.

Luka Kolonial dan Impian Kemerdekaan

Tahun 1953, status Greenland berubah dari koloni menjadi bagian integral Kerajaan Denmark. Mereka dapat dua kursi di parlemen Copenhagen, tapi kenyataannya, hampir semua keputusan penting masih diambil dari jauh.

Denmark lalu meluncurkan kebijakan "modernisasi" yang memaksa perubahan drastis. Gaya hidup nomaden dibatasi, masyarakat dipindahkan ke kota-kota besar, dan bahasa Denmark dipromosikan. Dua kebijakan paling kelam adalah pengambilan paksa 22 anak Inuit untuk dididik di Denmark pada awal 1950-an, serta pemasangan alat kontrasepsi pada ribuan perempuan dan gadis Inuit pada dekade 1960-70an seringkali tanpa persetujuan yang jelas.

Pada 1979, Greenland akhirnya mendapatkan pemerintahan sendiri dan parlemennya sendiri, meski wewenangnya terbatas. Otonomi yang lebih luas baru diberikan pada 2009, dimana Greenland mengontrol hampir semua urusan domestik. Denmark tetap memegang kendali atas urusan luar negeri dan pertahanan.

Kini, dukungan untuk kemerdekaan penuh masih kuat. Tapi satu hal yang jelas ditolak mayoritas warga Greenland: menjadi bagian dari Amerika Serikat. Survei terbaru menunjukkan 85% menentang pengambilalihan oleh AS. Tapi, tentu saja, penolakan itu mungkin tak cukup untuk meredam keinginan seseorang seperti Donald Trump.

Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Jerman.
Diadaptasi oleh Rahka Susanto
Editor: Yuniman Farid