Pemerintah Tegaskan Program Makan Bergizi Gratis Tetap Berjalan, Hentikan Sementara SPPG yang Belum Operasional

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Muhammad Qodari, menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap berjalan dan tidak akan dihentikan meskipun menghadapi berbagai dinamika di lapangan. Program unggulan Presiden Prabowo Subianto ini dinilai memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesehatan, kecerdasan, serta menekan angka stunting pada generasi muda.

Penegasan tersebut disampaikan Qodari sebagai respons terhadap tuntutan sejumlah mahasiswa yang mendesak penghentian program MBG. Ia menjelaskan bahwa dinamika dalam implementasi sebuah kebijakan publik merupakan hal yang wajar dan tidak seharusnya menjadi alasan untuk mundur.

“Jadi begini, program apa pun pasti mengalami dinamika pada tataran implementasi atau operasionalisasi. Dari satu gagasan menjadi sebuah program operasional itu perlu diturunkan. Pasti ada variasi dan pasti ada masalah. Hanya orang mati yang tidak ada masalah. Selama kita hidup pasti ada masalah,” kata Qodari dalam keterangannya, Sabtu, 13 Juni 2026.

Ia menambahkan bahwa berbagai kendala yang muncul justru harus dijadikan bahan evaluasi untuk perbaikan ke depan. “Tetapi masalah itu bukan berarti membuat kita berhenti. Bukan membuat kita mundur. Kita evaluasi,” ungkapnya.

Dalam proses penataan tersebut, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati Deyang telah mengambil langkah strategis dengan menghentikan sementara pembangunan dan persiapan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang belum beroperasi. Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya agar pelaksanaan program lebih efektif dan tepat sasaran.

“Pada hari ini yang belum operasional itu di-stop dulu. Jadi semua yang statusnya persiapan, berapa persen pun, sejauh belum operasional di-stop dulu,” sebut Qodari.

Namun, penghentian sementara tersebut tidak berlaku bagi layanan MBG yang sudah berjalan. Qodari menegaskan bahwa penerima manfaat program, seperti ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan anak sekolah, sangat membutuhkan layanan ini secara berkelanjutan.

“Ada ibu hamil. Emang hamilnya bisa berhenti? Ada ibu menyusui. Emang bayinya disuruh berhenti menyusu? Emang balita disuruh berhenti makan? Anak sekolah emang enggak boleh makan lagi?” ujar Qodari.

Menurutnya, keberadaan MBG telah membantu pemenuhan kebutuhan gizi kelompok rentan, termasuk anak-anak sekolah yang kini dapat memperoleh sarapan dan makanan bergizi secara lebih teratur. Pemerintah saat ini sedang melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program, mencakup aspek penerima manfaat, kondisi operasional SPPG, kualitas gizi makanan, hingga tata kelola dan keterlibatan vendor lokal.

“Nah yang operasional ini akan dievaluasi. Dievaluasi dari penerimanya, dievaluasi dari kondisi SPPG-nya, dievaluasi dari segi gizinya, dievaluasi dari segi tata kelola bagaimana melibatkan vendor lokal. Itu semua dievaluasi,” sebut Qodari.

Dalam proses evaluasi tersebut, pemerintah menemukan potensi efisiensi anggaran yang cukup besar. Ke depan, skema pemberian insentif terhadap SPPG akan disesuaikan dengan jumlah penerima manfaat, tidak lagi menggunakan angka seragam. Penyesuaian ini berpotensi menghemat anggaran sekitar Rp1 triliun setiap bulan.

“Kalau dikembalikan mekanisme pembayarannya berdasarkan jumlah penerima manfaat per SPPG, angka Rp1 triliun ini bisa dihemat,” ujar Qodari. Ia menegaskan bahwa langkah evaluasi dan penataan yang sedang berlangsung bertujuan untuk memperkuat keberlanjutan program MBG, bukan menghentikannya.