"Terus terang, untuk kapal dan angkutan, ini masih dalam proses. Begitu rencana induknya selesai, baru kita punya peta jalan yang utuh," kata Masyhud.
Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi yang hadir dalam kesempatan yang sama mencoba memberikan penjelasan lain. Dia menegaskan, pemerintah sebenarnya tidak tinggal diam. Ada upaya melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada BUMN untuk penambahan armada.
Menhub berharap peran swasta bisa lebih besar lagi ke depannya. Investasi dari sektor ini dinilai krusial agar layanan kapal laut, khususnya di daerah kepulauan terpencil, bisa berjalan optimal.
"Keterlibatan pemerintah sudah ada. Kita baru tandatangani untuk Pelni, dapat PMN Rp2,5 triliun buat kapal baru," jelas Menhub.
"Tapi kita juga berharap swasta ikut terlibat. Dengan begitu, pemenuhan kebutuhan kapal bisa lebih maksimal."
Jadi, meski ada sinyal dari anggaran negara, jalan menuju konektivitas laut yang merata masih panjang. Harapan kini banyak bertumpu pada kemauan investasi dari pihak swasta.
Artikel Terkait
Pertumbuhan Uang Primer RI Melambat di November 2025
UMKM Tembus Rp 2,2 Triliun dari Business Matching Hingga November 2025
Pemerintah Tegaskan Bantuan Asing untuk Sumatra Belum Dibuka
Karet-BNI City Ditargetkan Tersambung Sebelum Nataru 2026