Anggaran Terbatas, Konektivitas Laut ke Pulau Kecil Masih Mengambang

Anggaran yang terbatas tampaknya menjadi penghalang serius bagi pengembangan transportasi laut Indonesia. Kementerian Perhubungan secara terbuka mengakui, belum ada rencana konkret untuk menambah kapal yang menghubungkan pulau-pulau kecil. Padahal, kebutuhan akan konektivitas antarwilayah kepulauan itu sangat mendesak.

Menurut Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Muhammad Masyhud, pemerintah saat ini lebih mengandalkan peran badan usaha. Baik itu swasta maupun BUMN dan BUMD.

"Ceruk APBN cukup terbatas," ujar Masyhud dalam media briefing di Jakarta, Jumat (5/12/2025).

"Karena itu, pengembangan dan pembangunan lebih diarahkan ke pihak swasta, BUMN, BUMD, dan lainnya."

Dia memaparkan, setidaknya ada dua hal utama yang perlu dibenahi. Soal kapal dan muatannya, itu satu sisi. Di sisi lain, pembangunan pelabuhan beserta fasilitas sandarannya tak kalah penting. Untuk yang terakhir, rencana induk sudah disusun. Artinya, dalam beberapa tahun ke depan, pembangunan pelabuhan baru akan mulai ditetapkan.

Namun begitu, persoalan kapal masih mengambang. Pemerintah sendiri belum punya gambaran jelas, berapa sebenarnya jumlah kapal ideal yang dibutuhkan untuk mengarungi perairan Nusantara. Ini jadi pekerjaan rumah yang belum selesai.