Birokrasi Terjebak Ritual, Anggaran Tersendat di Meja Pejabat

Kita kerap berpikir bahwa kemajuan bangsa hanya bisa digapai lewat program-program besar, konsep mutakhir, atau rencana yang terdengar revolusioner. Tapi apa artinya semua itu jika eksekusinya mandek di tengah jalan, terperangkap dalam budaya birokrasi yang tak kunjung berubah?

Mungkin ini terdengar naif. Tapi setelah bertahun-tamun mengamati, berdiskusi, dan menganalisis data, saya sampai pada satu kesimpulan yang sederhana: kita terlalu sibuk mengejar gebrakan baru, sementara masalah lama budaya kerja birokrasi masih menggumpal tak terselesaikan.

Di sisi lain, para pemimpin sepertinya sudah kehabisan akal. Mereka tak tahu lagi harus berbuat apa. Padahal, program dan jargon untuk mendongkrak kinerja birokrasi sudah bertebaran. Hanya saja, hasilnya? Masih jauh dari kata efektif.

Memang, faktornya banyak. Semua pihak yang terlibat dalam reformasi birokrasi sebenarnya paham betul di mana letak masalah utamanya. Tapi perbaikan itu sulit. Mungkin karena hitung-hitungan politik dan ekonominya membuat kita semua belum siap betul-betul berubah.

Kini, ada upaya perbaikan lewat pemangkasan jabatan struktural dan penambahan jabatan fungsional. Langkah ini patut diapresiasi. Soalnya, yang dibutuhkan masyarakat sebenarnya adalah ASN yang benar-benar bekerja, bukan sekadar punya jabatan.

Terutama dalam hal anggaran baik APBN maupun APBD. Di sinilah peran pejabat fungsional sangat krusial. Dengan penyerapan belanja yang kerap molor, sudah saatnya kementerian dan pemda serius menambah dan memperkuat pejabat fungsional yang menangani eksekusi anggaran.

Selama ini, perangkapan jabatan di mana pejabat struktural diberi tugas tambahan mengurus anggaran ternyata tak membuahkan hasil yang optimal. Fokus pada eksekusi anggaran justru jadi kunci kesuksesan program strategis.