Menurut sejumlah data yang beredar, penyerapan anggaran pemerintah hampir selalu menumpuk di akhir tahun. Ini jelas menunjukkan ada yang salah di tahap implementasi.
Masalahnya jarang terletak pada perencanaan. Justru, yang sering jadi ganjalan adalah soal administrasi dan kapasitas pelaksana di lapangan.
Belum lagi, di banyak instansi, jumlah pejabat fungsional yang menangani anggaran masih sangat kurang dibanding beban program yang harus dijalankan.
Dari sini terlihat, masalahnya bukan pada niat, tapi pada sistem yang tak mampu bekerja efektif. Program sehebat apa pun akan sia-sia jika energi birokrasi habis untuk mengurusi struktur, bukan menjalankan fungsi.
Penguatan jabatan fungsional bukan cuma urusan administratif. Ini soal koreksi arah. Ini pesan bahwa negara butuh ASN yang bekerja, bukan cuma menduduki posisi. Dan yang terpenting, belanja publik harus tepat waktu dan tepat guna barulah masyarakat bisa merasakan kehadiran pemerintah.
Tanpa perbaikan budaya kerja dan eksekusi anggaran yang responsif, semua strategi dan rencana besar hanya akan jadi tumpukan dokumen. Bukan perubahan yang dirasakan rakyat.
Sudah waktunya reformasi birokrasi tak hanya mengutak-atik struktur, tapi memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar menjadi manfaat nyata. Sebab, sukses pembangunan bukan dihitung dari banyaknya program yang dicanangkan, tapi dari yang betul-betul terlaksana.
Artikel Terkait
Arab Saudi Larang Impor Unggas dan Telur dari Indonesia Mulai Maret 2026
Prabowo Gelar Pertemuan Khusus dengan Tokoh Senior Bahas Dampak Konflik Timur Tengah
Pemerintah Siap Evakuasi 15 WNI dari Teheran, Waktu Pelaksanaan Masih Dikaji
20 Nama Lolos Seleksi Administratif Calon Anggota Dewan Komisioner OJK