AS Desak Warganya Segera Tinggalkan Timur Tengah, Iran Cari Bantuan Rudal ke Rusia dan China

Jakarta – Situasi di Timur Tengah makin memanas. Menyikapi eskalasi konflik dengan Iran yang kian berisiko, pemerintah Amerika Serikat secara resmi mendesak warganya untuk segera meninggalkan kawasan tersebut. Seruan ini disampaikan langsung oleh Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio.

Lewat sebuah unggahan di platform X, Rubio menegaskan bahwa keselamatan warga negaranya adalah prioritas utama. “Di Departemen Negara, prioritas pertama kami adalah keamanan dan keselamatan para warga Amerika di seluruh dunia,” ujarnya, Selasa (3/3/2026).

“Dengan apa yang terjadi di Middle East, terkait Operation Epic Fury dan serangan dari Iran terhadap negara-negara Gulf, saya ingin berbicara langsung pada warga Amerika di sana. Kami bekerja keras untuk menjaga keamanan Anda,” lanjut Rubio.

Dia tak cuma memberi peringatan. Rubio juga mendesak warga AS untuk segera mendaftar di Smart Traveler Enrollment Program. Imbauan lain: pantau terus pembaruan keamanan lewat saluran WhatsApp resmi dan media sosial departemennya. Intinya, jangan sampai ketinggalan info.

Selain itu, Rubio tak ragu mengecam serangan Iran ke negara-negara lain di sekitar Teluk Persia. Dia berjanji operasi militer AS akan terus menggempur fasilitas milik Iran.

Di sisi lain, dari level yang lebih teknis, Asisten Menteri Luar Negeri untuk Urusan Konsuler, Mora Namdar, memberikan instruksi yang lebih spesifik. Warga AS yang masih berada di sejumlah negara sebut saja Bahrain, Mesir, Iran, Israel, Kuwait, Lebanon, Qatar, hingga Arab Saudi diminta segera pergi menggunakan transportasi komersial yang masih tersedia.

“Warga Amerika yang butuh bantuan kami untuk mengatur keberangkatan, silakan hubungi,” tulis Mora di akun X-nya.

Dia menyertakan nomor kontak darurat: 1-202-501-4444 (dari luar AS) dan 1-888-407-4747 (dari dalam AS dan Kanada). Layanan itu tersedia 24 jam.

Sementara itu, dari kubu Iran, langkah lain sedang diambil. Menghadapi tekanan militer, dilaporkan Iran telah meminta bantuan kepada Rusia dan China. Ini bukan hal baru sebetulnya.

Menurut laporan dari Financial Times, pembicaraan untuk pengadaan sistem rudal canggih sudah berjalan sejak usai “Perang 12 Hari” dengan Israel pada pertengahan 2025. Yang menarik, negosiasi ini disebut tetap berlanjut bahkan setelah embargo senjata internasional diberlakukan kembali September lalu.

Sejarah sanksi terhadap Iran memang panjang. Negara itu dilarang melakukan perdagangan senjata legal selama bertahun-tahun, sebagai bagian dari tekanan global agar mereka mau bernegosiasi soal program nuklirnya.

Jalan keluar sempat terbuka lewat kesepakatan nuklir 2015. Saat itu, lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB plus Jerman setuju untuk mengakhiri embargo senjata setelah delapan tahun. Dan ketika masa itu berakhir pada Oktober 2023, Iran langsung bergerak cepat. Mereka dikabarkan memesan pesawat tempur dari Rusia dan rudal balistik dari China.

Namun begitu, masalah nuklir ini masih saja berlarut. Apalagi setelah Washington memutuskan menarik diri sepihak dari kesepakatan itu di tahun 2018. Kini, dengan konflik yang meluas, ketegangan bukan cuma soal perbatasan, tapi juga perlombaan senjata yang makin rumit.