Inkonsistensi Kebijakan Jokowi di Proyek Kereta Cepat Whoosh Buka Ruang Korupsi?

Aktivis dan akademisi Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun, mengkritik keras pola inkonsistensi kebijakan pemerintah di bawah Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sorotan utama ditujukan pada pengelolaan proyek-proyek strategis nasional, salah satunya adalah proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) Whoosh.

Pola Klaim B2B yang Berujung pada Perubahan Kebijakan

Ubedilah mengungkapkan bahwa terdapat pola yang konsisten dalam berbagai proyek strategis pemerintahan Jokowi. Awalnya, proyek-proyek ini selalu diklaim sebagai kemitraan business to business (B2B) yang tidak akan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Tapi apa yang terjadi? Kan kemudian berubah," tegas Ubedilah dalam kutipan dari kanal YouTube Abraham Samad, Rabu, 29 Oktober 2025.

Proyek Kereta Cepat Whoosh sebagai Bukti Inkonsistensi

Ia mencontohkan proyek kereta cepat Whoosh sebagai bukti nyata dari perubahan kebijakan yang dianggap janggal. Awalnya, proyek transportasi massal ini akan digarap oleh Jepang. Namun, setelah pertemuan antara Presiden Jokowi dengan Presiden China Xi Jinping, proyek tersebut secara mendadak diambil alih oleh China.

"Biasanya kebijakan yang inkonsisten itu cenderung ada ruang koruptif di dalamnya," ujar Ubedilah.

Keterkaitan antara Kebijakan Tertutup dan Potensi Korupsi