Prabowo Ingin Indonesia Tiru Jepang dan Korea, Tapi Mulai dari Mana?

"Ayo Pak, mulai dari budaya pejabat mengundurkan diri." Kalimat itu mungkin mewakili suara banyak orang yang menyimak wacana tersebut.

Di Jepang, budaya mundurnya seorang pejabat itu bukan sekadar formalitas. Ini soal nilai-nilai yang mengakar dalam: sekinin (tanggung jawab moral), meiyo (kehormatan), dan haji (rasa malu). Nilai-nilai itu begitu kuat, sehingga kegagalan atau kesalahan bahkan yang dianggap sepele sering berujung pada pengunduran diri. Itu cara mereka mempertanggungjawabkan amanah dan, yang tak kalah penting, menjaga kepercayaan publik.

Latar belakangnya bisa ditelusuri jauh ke masa samurai dengan kode bushido-nya, juga konsep kewajiban sosial seperti giri dan on. Bagi mereka, jabatan adalah sesuatu yang harus dijaga martabatnya, bukan cuma kursi empuk berlabel 'posisi'.

Nah, bagaimana konsep itu bekerja dalam praktik? Intinya begini. Sekinin membuat seorang pejabat memandang kegagalan sebagai beban moral pribadi, bukan sekadar urusan hukum. Mundur adalah bentuk penebusan. Lalu ada Meiyo, soal menjaga harga diri pribadi dan institusi. Mundur demi kehormatan dianggap lebih terhormat daripada bertahan dengan noda.

Di sisi lain, tekanan Haji atau rasa malu itu luar biasa besar. Skandal kecil pun bisa memicu gelombang tuntutan publik agar si pejabat mundur, sebagai cara meredakan aib bersama. Dan semua ini diperkuat oleh rasa Giri & On, kewajiban moral dan utang budi kepada publik serta partai yang telah memberi kepercayaan.

Beberapa contoh kasus belakangan ini cukup gamblang. Ambil contoh Taku Eto, Menteri Pertanian yang pada 2025 lalu memilih mundur. Pemicunya? Komentarnya yang dianggap receh soal menerima beras gratis dari pendukung, yang ternyata memicu kemarahan luas. Atau pada 2023, empat menteri kabinet serentak angkat kaki karena terseret skandal penggelapan dana kampanye partai berkuasa, LDP.

Kasus-kasus lain juga tak kalah menarik. Makiko Yamada, Juru Bicara Perdana Menteri di tahun 2021, harus mundur setelah terungkap menerima jamuan makan mewah dari perusahaan yang punya hubungan dengan keluarga PM. Lalu ada Hiroshi Sasaki, Wali Kota Toda, yang baru-baru ini mengundurkan diri karena dugaan pemalsuan ijazah. Hal sepertinya menunjukkan betapa integritas akademik pun jadi harga mati bagi pejabat di sana.

Lalu, bagaimana dengan Indonesia?

Sayangnya, budaya serupa belum benar-benar mengakar di sini. Pejabat kita sering kali terlihat enggan, bahkan sangat enggan, untuk mundur meski sudah tersandung skandal yang jelas. Rasa malu dan tekanan moral kolektif tampaknya masih minim. Alih-alih memikul tanggung jawab, yang sering terjadi justru pengorbanan bawahan atau pembelaan dengan dalih 'hak prerogatif'. Sungguh kontras dengan Jepang yang menjunjung tinggi tanggung jawab moral di atas segalanya.

Wacana ini pun ramai diperbincangkan warganet. Banyak yang menyoroti titik awal yang harus dibenahi.

"Tapi mereka pejabat publiknya punya rasa malu. Anak buah yang salah saja, atasannya mundur. Kita? Beramai-ramai acak2 aturan hanya untuk berkuasa, saling sandera kasus, saling tutup demi dukungan kekuasaan. Nasionalisme taek..!!!"

"Yang ditiru soal nasionalisme yang ngarah ke patriotik atau soal bau2 Militerismenya. Tapi ga ditiru soal kualitas pendidikan terutama literasinya terhadap IPTEK n korelasinya pada inovasi untuk ekonomi kedepan wkwkwk. Koplakkk koplakkkk"

"Coba kasih contoh dulu wok… Minimal klo jd pejabat punya malu, dan hukum ditegakkan tanpa pandang bulu spt di jepang dan korea itu… Ojok omon2 thok !!"

Ada juga yang melihatnya dari sudut yang lebih sistemik.

"Yg membuat Jepang dan Korea menjadi negara kuat adalah keselarasan budaya, politik, ekonomi, dan hukum yang bekerja secara disiplin dan konsisten. Nasionalisme di sana bukan omon omon, melainkan etos kolektif yg diterjemahkan ke dalam kebijakan publik."

"Mrk tidak punya sumberdaya sekaya Indonesia, tapi mrk tidak punya koruptor sebanyak indonesia. Mrk juga tidak punya presiden dengan jumlah menteri terbanyak yg tersangkut kasus korupsi karena mrk pasti menghukumnya. Sedang disini malah bs ngelaporin orang."

Kritik yang lebih langsung juga muncul.

"Salah, rasa malu pejabatnya tinggi, gak kaya di kabinet Anda. Di Jepang saat ada masalah, menteri mundur, bukan jualan jargon 'hak prerogatif presiden' terus Anda biarkan juga. Jangan dikit-dikit nyalahin nasionalisme, udah kurang berkorban apa masyarakat buat kesejahteraan…"

Jadi, meniru Jepang dan Korea? Ide yang bagus. Tapi langkah pertamanya mungkin harus dimulai dari hal yang paling mendasar dan terlihat: akuntabilitas dan rasa malu para pemegang amanah. Selebihnya, kita lihat saja.