Pemerintah Pacu Likuiditas dan Buka Data Pemilik Saham demi Pikat Investor Global

Pemerintah kembali menegaskan komitmennya untuk membersihkan dan memperkuat pasar modal kita. Kali ini, langkah konkret diambil setelah menampung masukan dari Morgan Stanley Capital International (MSCI), salah satu penyedia indeks global yang sangat diperhitungkan investor.

Di Jakarta, tepatnya di Wisma Danantara, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto membeberkan sejumlah rencana. Salah satu yang utama adalah soal likuiditas pasar. "Peningkatan likuiditas akan dilakukan melalui kenaikan minimum free float menjadi 15 persen sesuai dengan standar global," ujarnya dalam konferensi pers, Sabtu lalu.

Intinya, porsi saham yang beredar bebas di publik akan ditambah. Dengan begitu, perdagangan di bursa diharapkan jadi lebih cair dan transparan. Airlangga meyakini, langkah ini akan membuat pasar lebih sehat.

"Artinya semakin banyak saham yang akan dilepaskan ke publik sehingga bursa menjadi lebih transparan, likuid, dan berintegritas," kata dia.

Namun begitu, itu bukan satu-satunya perbaikan. Pemerintah juga akan membenahi aturan soal transparansi kepemilikan. Isu ini memang kerap jadi ganjalan. Mereka berjanji akan memberikan data pemilik manfaat akhir atau ultimate beneficial owner (UBO) kepada MSCI.

Nah, soal UBO ini mungkin masih asing bagi sebagian orang. Singkatnya, ini merujuk pada individu yang sebenarnya menikmati manfaat terbesar dari kepemilikan saham, meski namanya mungkin tak tercantum sebagai pemilik resmi di direksi.

Menurut Airlangga, kejelasan identitas pemilik akhir saham adalah hal krusial bagi penilaian indeks global. Makanya, pemerintah bakal memastikan data ini terbuka dan akurat. "Kami akan meningkatkan transparansi melalui pengetatan aturan beneficial ownership, sehingga pemilik akhir dapat diketahui secara jelas dan transparan, termasuk kejelasan terkait afiliasi pemegang saham," jelasnya.

Semua upaya ini, pada akhirnya, bertujuan untuk satu hal: membangun kepercayaan. Baik dari investor dalam negeri maupun dari mancanegara. Pasar modal Indonesia harus tetap kompetitif, dan langkah-langkah ini dianggap sebagai penyesuaian agar selaras dengan praktik terbaik internasional.

Optimisme pun terasa. Dengan tata kelola yang terus diperbaiki dan transparansi yang dijaga, pemerintah yakin pasar modal kita bisa tumbuh dengan lebih sehat. Daya saing di kancah global pun diharapkan semakin kuat ke depannya.