Pemerintah Pacu Likuiditas dan Buka Data Pemilik Saham demi Pikat Investor Global

Pemerintah kembali menegaskan komitmennya untuk membersihkan dan memperkuat pasar modal kita. Kali ini, langkah konkret diambil setelah menampung masukan dari Morgan Stanley Capital International (MSCI), salah satu penyedia indeks global yang sangat diperhitungkan investor.

Di Jakarta, tepatnya di Wisma Danantara, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto membeberkan sejumlah rencana. Salah satu yang utama adalah soal likuiditas pasar. "Peningkatan likuiditas akan dilakukan melalui kenaikan minimum free float menjadi 15 persen sesuai dengan standar global," ujarnya dalam konferensi pers, Sabtu lalu.

Intinya, porsi saham yang beredar bebas di publik akan ditambah. Dengan begitu, perdagangan di bursa diharapkan jadi lebih cair dan transparan. Airlangga meyakini, langkah ini akan membuat pasar lebih sehat.

"Artinya semakin banyak saham yang akan dilepaskan ke publik sehingga bursa menjadi lebih transparan, likuid, dan berintegritas," kata dia.

Namun begitu, itu bukan satu-satunya perbaikan. Pemerintah juga akan membenahi aturan soal transparansi kepemilikan. Isu ini memang kerap jadi ganjalan. Mereka berjanji akan memberikan data pemilik manfaat akhir atau ultimate beneficial owner (UBO) kepada MSCI.