Desakan Pencopotan Dahnil Menguat, dari Internal Muhammadiyah

Polemik ucapan Dahnil Anzar Simanjuntak ternyata belum reda. Kali ini, desakan agar sang Wakil Menteri Haji dan Umrah dicopot mengemuka dari internal Muhammadiyah sendiri. Farid Idris, seorang aktivis Muhammadiyah Jakarta, secara terbuka meminta Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah tegas itu.

Semuanya berawal dari pernyataan Dahnil yang dinilai kasar, menyindir sesepuh Muhammadiyah, Anwar Abbas. Dalam sebuah video yang beredar, Dahnil disebut menggunakan kata “cangkem” saat menanggapi kritik Anwar soal katering haji. Bagi Farid, diksi seperti itu sama sekali tak pantas dilontarkan pejabat publik. Apalagi, sasarannya adalah tokoh senior yang dihormati.

“Pemerintah harus tegas,” tegas Farid pada Sabtu (29/11/2025).

“Pejabat publik tidak boleh menggunakan bahasa pasar, apalagi bahasa kasar, untuk menjawab kritik. Dahnil telah merendahkan marwah organisasi dan merusak citra pemerintah. Presiden Prabowo perlu mempertimbangkan pencopotan Dahnil dari posisi Wakil Menteri Haji dan Umrah.”

Menurutnya, kritik yang dilontarkan Anwar Abbas justru konstruktif. Itu bentuk kepedulian untuk mendorong evaluasi menyeluruh terhadap perusahaan katering haji. Tujuannya jelas: transparansi dan peningkatan kualitas layanan untuk jemaah. Namun begitu, respons yang datang dari Dahnil malah dianggap melenceng jauh dari etika. Alih-alih menjawab dengan data atau argumen, yang keluar justru sindiran bernada merendahkan.

Farid menambahkan, warga Muhammadiyah punya sensitivitas tinggi soal ini. Mereka awas betul ketika ada yang memanfaatkan jabatan atau kedekatan dengan organisasi untuk kepentingan pribadi. Ucapan Dahnil itu, di mata Farid, mencerminkan arogansi dan ketidakdewasaan emosional seorang pejabat.

Ini bukan pertama kalinya Dahnil bersitegang dengan tokoh Muhammadiyah. Sejak tak lagi aktif di struktur resmi, namanya kerap dikaitkan dengan manuver politik. Beberapa kader muda gerah, merasa identitas persyarikatan kerap dijadikan legitimasi di ruang publik. Padahal, para sesepuh sudah berulang kali menegaskan: Muhammadiyah bukan organisasi politik.