Nah, kasus sindiran kasar ke Anwar Abbas ini seperti memantik kembali keprihatinan lama. Soal peran dan sikap Dahnil, baik sebagai pejabat maupun figur yang pernah dekat dengan Muhammadiyah.
Farid berkeras, desakan pencopotan ini bukan untuk memperkeruh suasana. Tapi lebih pada upaya menjaga wibawa institusi dan etika pemerintahan. “Negara ini besar karena adab,” ujarnya.
“Jika Wakil Menteri saja tidak mampu menjaga lisan, bagaimana kita berharap pelayanan haji berjalan dengan profesional? Presiden Prabowo harus melihat masalah ini sebagai peringatan serius.”
Ia menekankan, langkah ini adalah bagian dari pemulihan moral. Terutama di tengah upaya pemerintah membenahi tata kelola haji yang rumit itu. Bukan sekadar reaksi emosional sesaat.
Sampai saat ini, Dahnil Anzar Simanjuntak belum memberikan klarifikasi resmi. Pemerintah juga masih bungkam, belum menyampaikan sikap atas desakan yang kian menguat.
Di lapangan, perbincangan di kalangan aktivis dan publik terus menghangat. Banyak yang sepakat, kritik ala Anwar Abbas adalah tradisi intelektual Muhammadiyah. Sudah seharusnya disikapi dengan kepala dingin, bukan dengan kata-kata kasar. Polemik ini kayaknya masih akan panjang. Soalnya, isu tata kelola haji menyangkut nasib jutaan jemaah. Rasanya, belum akan selesai dalam waktu dekat.
Artikel Terkait
Kritik PBNU: Respons Dahnil Dinilai Abaikan Etika Pejabat Publik
Anies Baswedan Tangkap Intel yang Mengawasi, Malah Ajak Berfoto Bareng
Prabowo Beri Sinyal Tegas: Siap-siap Dipanggil Kejaksaan
Prabowo Gelar Pertemuan Tertutup, Istana Bantah Isu Konsolidasi Oposisi