Kemarahan Dedi Mulyadi di Gunung Ciremai: Hutan Bukan Tempat Usaha!

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, benar-benar geram. Saat inspeksi mendadak ke kaki Gunung Ciremai di Kuningan, Kamis lalu, pemandangan yang menyambutnya adalah hamparan lahan gundul. Amarahnya langsung tertuju pada Kepala Balai Taman Nasional Gunung Ciremai (BTNGC), Toni Anwar, yang saat itu berada di lokasi.

Inspeksi itu sendiri berlangsung tanpa pemberitahuan. Dedi, yang akrab disapa KDM, hanya didampingi Sekda Kuningan, U Kusmana. Bupati dan wakilnya tak terlihat. Rupanya, kunjungan spontan ini justru membongkar persoalan yang selama ini mungkin tersembunyi.

“Gundul itu, Pak!” seru Dedi dengan nada tinggi, tak bisa menyembunyikan kekecewaannya.

“Nanam pohon jangan cuma seremonial, habis itu ditinggalkan. Ya ‘moal jadi’ (tidak akan tumbuh),” tambahnya, mengkritik keras pola penghijauan yang dinilainya sekadar pencitraan.

Bagi Dedi, berdebat soal kewenangan adalah jalan buntu. Yang penting tindakan. “Pertanyaan saya, nanam pohon di daerah gundul itu kewenangan siapa? Kenapa dibiarkan?” ujarnya. Meski mengakui penanaman pohon di kawasan konservasi bukan wewenangnya, ia bersikeras punya tanggung jawab moral. Maka, demi memulihkan Ciremai, ia tak segan mengerahkan anggaran dan melibatkan warga lokal sebagai tenaga kontrak lingkungan.

“Saya nanam pohon dan menggaji rakyat di TNGC, kewenangan saya bukan? Bukan. Tapi saya punya tanggung jawab terhadap tanah dan air Jabar,” tegasnya.

Persoalan tak berhenti di lahan gundul. Dedi juga menyoroti lemahnya pengawasan yang memicu maraknya pencurian kayu Sonokeling yang berharga. “Orang nebang sampai nggak ketahuan, itu kurang patroli,” sindirnya. Menanggapi hal ini, Pemprov Jabar berencana menambah jumlah petugas pengawas. Prinsipnya jelas: “Tugas kita menjaga Ciremai, bukan mengomersialkan Ciremai.”

Sebenarnya, sikap keras Dedi ini bukan kali pertama. Sebelum insiden marah-marah di lapangan, ia sudah sempat meminta penutupan wisata di Gunung Ciremai. Dalam sebuah diskusi internal, ia mendesak agar aktivitas komersialisasi hutan segera dihentikan karena dinilai merusak ekosistem dan merugikan warga.

Ia bahkan menyindir sikap Bupati Kuningan, Dian Rachmat Yanuar. “Waktu rapat resmi saya tanya ada alih fungsi lahan tidak? Dijawab tidak ada,” ujar Dedi.

“Tapi di luar forum mengakui ada. Jadi pemimpin itu harus berani terbuka.”

Pesan terakhirnya tegas dan ditujukan langsung ke pemerintah pusat. “Kementerian Kehutanan itu tugasnya menjaga hutan, bukan membuat ruang usaha. Hutan bukan tempat usaha!” serunya. Ia pun meminta Sekda Jabar untuk mengirim surat protes resmi agar praktik komersialisasi ini dihentikan. Baginya, Ciremai adalah warisan yang harus dijaga, bukan dieksploitasi.