Dedi Mulyadi Buka Suara Soal Gelombang PHK 15 Ribu Pekerja di Jabar

Angka PHK di Jawa Barat yang mencapai 15.657 kasus sempat menyita perhatian publik. Sorotan itu akhirnya mengarah ke Gubernur Dedi Mulyadi, yang diminta menjelaskan alasan di balik tingginya angka pemutusan hubungan kerja tersebut.

Menanggapi desas-desus, Dedi Mulyadi pun akhirnya angkat bicara. Menurutnya, tingginya angka PHK tak bisa dilepaskan dari dua hal: jumlah industri di Jabar yang memang sangat banyak dan populasi penduduknya yang besar. Data dari Januari hingga Oktober 2025 mencatat, kasus PHK memang mencapai 15.657.

“Logikanya sederhana,” ujar Dedi.

“Jawa Barat kan jumlah perusahaannya banyak. Karena perusahaannya banyak, otomatis kalau ada PHK, angkanya pasti terlihat tinggi. Sangat berbeda dengan daerah yang basis industrinya sedikit.”

Penjelasannya itu ingin menegaskan bahwa angka besar itu adalah konsekuensi wajar dari skala ekonomi provinsinya, bukan semata indikasi kegagalan.

Di sisi lain, Dedi menyebut Pemprov tidak tinggal diam. Upaya percepatan industrialisasi terus didorong, dengan harapan bisa membuka lapangan kerja baru yang lebih luas. Ia memberi contoh konkret: sebuah perusahaan asal China yang baru saja melakukan groundbreaking pabrik di Karawang. Proyek itu, katanya, diperkirakan bisa menyerap sekitar 3.000 pekerja.

Dan itu belum semuanya.

“Tadi malam saya kembali bertemu dengan investor dari Tiongkok,” imbuhnya, menyebut rencana investasi lain di kawasan Sukra, Indramayu.

“Lahannya seluas 1.000 hektar. Nanti, rekrutmen karyawannya bisa menembus lebih dari 20.000 orang.”

Dengan proyek-proyek semacam itu, ia optimis lapangan kerja baru akan tumbuh dan mampu memulihkan kondisi ketenagakerjaan. Sekitar 15.000 orang yang terdampak PHK, harapannya, bisa terserap kembali.

Sementara itu, untuk merespons langsung persoalan PHK, Pemprov Jabar telah meluncurkan sebuah aplikasi bernama Nyari Gawe. Aplikasi ini dirancang sebagai jembatan antara pencari kerja dan perusahaan, sekaligus memutus mata rantai praktik percaloan tenaga kerja yang kerap merugikan.

Kepala Disnakertrans Jabar, I Gusti Agung Kim Fajar Wiyati Oka, menegaskan pemerintah akan turun tangan lebih jauh. Caranya dengan memberikan stimulan, menyederhanakan perizinan, dan mempercepat pembangunan infrastruktur pendukung dunia usaha.

“Intinya, kami tak cuma mengatasi gejala, tapi juga akarnya,” tegasnya.

“Upaya peningkatan kualitas tenaga kerja lewat pelatihan dan bimbingan teknis terus kami genjot. Agar skill pencari kerja benar-benar match dengan kebutuhan industri yang ada.”

Jadi, meski angka PHK terlihat besar, narasi dari pemangku kebijakan berusaha diarahkan pada dua hal: penjelasan kontekstual dan serangkaian langkah solutif yang sudah dijalankan. Waktulah yang akan membuktikan efektivitasnya.