Laporan dari Washington mengungkap sebuah langkah kontroversial dari pemerintahan Trump. Mereka dikabarkan telah meminta perusahaan satelit swasta untuk membatasi penyebaran gambar-gambar satelit dari kawasan konflik di Timur Tengah. Ini bukan isapan jempol belaka.
Planet Labs, salah satu perusahaan satelit komersial, mengaku sudah menangguhkan pengiriman citra wilayah Iran dan sekitarnya. Mereka bilang, itu dilakukan atas permintaan pemerintah AS. "Kami telah mematuhi permintaan tersebut," begitu kira-kira pernyataan mereka, seperti yang dilansir Raw Story awal April ini.
Dampaknya langsung terasa. Media dan berbagai organisasi pemantau HAM, yang selama ini mengandalkan data visual itu untuk melihat situasi sebenarnya di lapangan, tiba-tiba kehilangan salah satu mata mereka. Bagi para aktivis, ini berita buruk.
Mereka khawatir, langkah ini akan menutup akses untuk verifikasi independen. Bagaimana nanti kita bisa tahu dampak sebenarnya dari sebuah serangan militer, jika gambarnya saja dibatasi?
Sementara kabar dari Washington beredar, di lapangan situasinya juga tidak kalah panas. Di Lebanon selatan, tepatnya di markas UNIFIL di Naqoura, terjadi insiden yang memancing protes. Kamera pengawas yang mengarah ke kompleks pasukan PBB itu dilaporkan hancur.
Juru bicara UNIFIL, Kandice Ardiel, bersuara lantang menanggapi hal ini.
Artikel Terkait
Petugas PPSU di Kalisari Diberi SP1 Gara-gara Pakai Foto AI untuk Laporan Parkir
Pemerintah Buka Opsi Impor Minyak Mentah dari Rusia demi Jamin Pasokan BBM
Jerman Wajibkan Izin Militer bagi Pria yang Ingin Tinggal di Luar Negeri Lebih dari Tiga Bulan
Polisi Ungkap Motif Iseng dan Pengaruh Narkoba di Balik Pelecehan Seksual Sopir Taksi Online