Hebar di media sosial datang dari sebuah video ceramah. Akun Instagram @leveenia mengunggahnya, menampilkan Saiful Mujani, dan langsung memicu perdebatan sengit. Intinya? Ada narasi yang ditangkap banyak orang sebagai ajakan untuk menjatuhkan Presiden Prabowo Subianto jauh sebelum masa jabatannya berakhir di 2029.
Nah, pernyataan seperti ini tentu saja menyentuh urat saraf demokrasi kita. Di mana sebenarnya batas kritik yang sehat, dan kapan ia mulai bergeser menjadi hasutan yang berbahaya?
Rico Marbun, Direktur Eksekutif Median, termasuk yang menyayangkan kejadian ini. Baginya, terlebih karena yang menyampaikan adalah seorang akademisi, ajakan semacam itu justru menunjukkan ketidakdewasaan.
“Ajakan menjatuhkan presiden sebelum waktunya adalah sikap yang tidak mencerminkan kedewasaan demokrasi dan lepas dari realitas kehendak rakyat yang telah menentukan pilihan melalui pemilu,”
Ujarnya, Minggu lalu. Rico menegaskan, mekanisme konstitusional sudah ada untuk mengatur pergantian kekuasaan. Mengapa tidak lewat situ?
Di sisi lain, Rico melihat pemerintah saat ini justru punya sejumlah capaian yang patut diacungi jempol, terutama di tengah tekanan ekonomi global yang tak mudah. Ia memberi contoh stabilitas harga pangan pasca-Lebaran yang relatif mulus, barang-barang pokok tetap tersedia di pasar. Tidak berhenti di situ, harga BBM juga berhasil dikendalikan.
“Di saat beberapa negara mengalami lonjakan harga BBM hingga kisaran Rp50 ribu per liter, pemerintah Indonesia masih mampu menahan harga BBM,”
jelasnya lagi.
Soal keamanan, sikap tegas Presiden terhadap kekerasan politik juga diapresiasi. Kasus penyiraman air keras terhadap aktivis, misalnya, langsung ditegaskan sebagai tindakan terorisme. Belum lagi komitmen pemberantasan korupsi yang menurutnya mendapat sambutan positif dari masyarakat.
“Publik melihat adanya keseriusan pemerintah dalam menindak praktik korupsi, dan ini menjadi modal penting bagi penguatan kepercayaan masyarakat,”
ungkap Rico.
Lalu, Apa Ancaman Sebenarnya?
Rico punya peringatan keras. Menurutnya, ajakan-ajakan di luar jalur konstitusi seperti dalam video itu berpotensi besar menciptakan instabilitas. Kekacauan politik bisa saja muncul. Sistem demokrasi kita sudah punya jalur yang jelas melalui pemilu. Itulah saluran yang sah untuk menyuarakan ketidakpuasan.
“Jika ada ketidakpuasan, salurkan melalui jalur konstitusional,” tegasnya.
Dan akhirnya, ia mengajukan pertanyaan yang menggantung: “Ajakan seperti ini justru memunculkan pertanyaan besar, yakni agenda siapa yang sedang dimainkan?”
Pertanyaan itu, sepertinya, ditujukan untuk kita semua renungkan.
Artikel Terkait
Salat Iduladha 1447 H Tingkat Kota Makassar Dipusatkan di Lapangan Karebosi, Pemkot Siapkan Hewan Kurban Bantuan Presiden
Sabar/Reza Lolos ke 16 Besar Singapore Open 2026 Usai Hajar Wakil Tuan Rumah Dua Gim Langsung
Alwi Farhan Tembus 16 Besar Singapore Open 2026 Usai Tekuk Wakil Prancis
Salurkan 88 Ekor Sapi Kurban, Anggota DPR Kawendra Lukistian Wujudkan Arahan Presiden Prabowo di Jember dan Lumajang