Tapi, bagaimana data penerima ini dipastikan akurat? Prosesnya ternyata panjang dan melibatkan banyak pihak. Awalnya, data bersumber dari BNPB. Lalu, pemda setempat yang melakukan verifikasi. Setelah bupati atau wali kota menetapkannya, data itu dikuatkan oleh Kapolres dan Kepala Kejaksaan Negeri. Baru kemudian, Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) memprosesnya, mencocokkannya dengan data Dukcapil, dan divalidasi oleh BPS. Puncaknya, data itu harus ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri selaku Ketua Satgas PRR.
Menurut Gus Ipul, proses verifikasi ini terus berjalan dengan cukup lancar.
Untuk menyalurkan dana sebesar itu, Kemensos menggandeng PT Pos Indonesia. Tiga skema diterapkan: penerima bisa ambil langsung di kantor pos, melalui komunitas di kantor kelurahan atau kecamatan, atau lewat layanan door-to-door khusus bagi lansia dan penyandang disabilitas. Gus Ipul pun menyampaikan apresiasinya pada PT Pos yang bersedia bekerja di hari libur.
Di lapangan, respons dari pemimpin daerah pun positif. Bupati Pidie Jaya, Sibral Malasyi, tak sungkan menyampaikan rasa terima kasihnya.
Jadi, meski hari itu seharusnya hari untuk istirahat, roda bantuan terus berputar. Upaya pemerintah untuk memulihkan kehidupan warga terdampak bencana, rupanya, tak mengenal hari libur.
Artikel Terkait
BNPB Tinjau Kerusakan Gereja di Minahasa Pascagempa M7,6, Serahkan Bantuan Langsung
Bus Restu Terguling di Tol Jombang, 1 Tewas dan 34 Luka Diduga Akibat Ban Pecah
Empat Pekerja Tewas Terjatuh ke Tangki Air di Proyek Jagakarsa
Jenazah Tiga Prajurit Garuda Gugur di Lebanon Tiba Besok