Di sisi lain, kelompok masyarakat mampu punya banyak alternatif. Jika satu pintu tertutup, mereka relatif mudah mencari opsi lain, termasuk peluang di luar negeri tanpa harus pulang. Situasinya sangat berbeda bagi anak dari keluarga tak mampu. Bagi mereka, beasiswa seperti LPDP bisa jadi satu-satunya tangga untuk mengubah nasib.
Karena itu, langkah afirmatif dari negara dinilai mendesak. Tujuannya jelas: memberi kesempatan pada kelompok yang secara struktural kurang beruntung, tanpa mengorbankan kualitas.
“Ini bukan soal menurunkan standar. Standar akademik harus tetap tinggi,” kata legislator dari Jawa Timur itu.
“Tapi negara harus memperhatikan kelompok-kelompok yang tidak beruntung, yang tidak bisa mencapai kriteria-kriteria yang sudah ditetapkan itu karena keterbatasan struktural.”
Ia juga menyoroti akses khususnya bagi alumni pondok pesantren. Tanpa kebijakan afirmatif, peluang mereka lolos seleksi LPDP sangat kecil. “Pesantren-pesantren yang pelajarannya harus dibagi antara ilmu keagamaan dan ilmu umum, tanpa afirmasi ini akan sulit mendapatkan LPDP,” ujarnya.
Memang ada pesantren modern dengan kurikulum mapan, tapi jumlahnya terbatas. Kalau pun ada santri yang berhasil dapat LPDP, itu adalah capaian yang luar biasa.
Harapannya, polemik ini tidak berhenti pada saling menyalahkan. Tapi jadi momentum evaluasi. Agar dana abadi pendidikan yang bersumber dari pajak rakyat itu benar-benar bisa dirasakan oleh anak bangsa dari segala lapisan.
“Maka semangatnya harus keadilan sosial,” tutup Sarmuji.
“Jangan sampai tanpa kita sadari, yang menikmati secara berulang hanya kelompok sosial tertentu. Negara harus hadir memberi afirmasi agar yang lemah juga punya tangga untuk naik.”
Artikel Terkait
KPK Periksa Dua Saksi Kasus Korupsi Restitusi Pajak Kalsel
Sampah Meluber di TPS 3R Pulogebang, Warga Khawatirkan Ancaman Penyakit
KPK Periksa Empat Saksi Kasus Pemerasan RPTKA di Malang
Presiden Iran Tegaskan: Gencatan Senjata dengan AS Bergantung pada Penghentian Serangan Israel ke Lebanon