Pemerintah Fokus Pulihkan Lahan Perhutanan Sosial yang Rusak Akibat Banjir di Sumatera

MURIANETWORK.COM - Pemerintah berkomitmen memulihkan lahan perhutanan sosial yang rusak akibat banjir di tiga provinsi di Sumatera. Komitmen ini disampaikan langsung oleh Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki usai menutup sebuah workshop di Jakarta, Kamis (19/2/2026). Pemulihan dianggap mendesak karena kawasan tersebut merupakan sumber penghidupan utama bagi ribuan keluarga.

Pemulihan Segera untuk Sumber Penghidupan

Rohmat Marzuki menekankan bahwa lahan-lahan perhutanan sosial yang terdampak bencana di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara harus segera direhabilitasi. Fokusnya adalah pada pemulihan ekonomi masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari kawasan hutan tersebut. Meski belum merinci luas kerusakan, langkah konkret sudah mulai dirancang.

"Tentunya lahan-lahan perhutanan sosial ataupun masyarakat yang terdampak di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, tentunya harus ada pemulihan," tegas Rohmat.

Dukungan dan Skema Pendanaan Alternatif

Kementerian Kehutanan, menurut Rohmat, tidak akan bekerja sendiri. Ia menyebut akan mendorong skema pendanaan alternatif yang melibatkan berbagai pihak untuk mempercepat proses rehabilitasi. Pendekatan kolaboratif ini diharapkan dapat memberikan hasil yang lebih efektif dan berkelanjutan bagi masyarakat setempat.

"Insya Allah ke depan Kementerian Kehutanan juga akan mendukung, akan membantu, semoga nanti ada upaya-upaya termasuk pendanaan alternatif yang kita bisa dorong bersama untuk pemulihan lahan-lahan perhutanan sosial," ujarnya menambahkan.

Doa dan Harapan untuk Korban Bencana

Di penghujung acara, Wakil Menteri Rohmat juga menyampaikan keprihatinan dan solidaritasnya. Ia mengajak seluruh peserta untuk bersama-sama mendoakan agar masyarakat di tiga provinsi terdampak dapat segera pulih dan terhindar dari bencana serupa di masa depan.

"Kita tidak bisa menutup acara ini tanpa kembali mengingat saudara-saudara kita di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat yang terdampak bencana banjir. Kita doakan terus semoga bisa pulih dan banjir bandang tidak akan terjadi lagi," ungkapnya dengan harap.

Perhutanan Sosial sebagai Strategi Nasional

Lebih dari sekadar respons bencana, Rohmat Marzuki menegaskan kembali posisi strategis program perhutanan sosial. Dalam pandangannya, program ini adalah tulang punggung untuk membangun ketahanan iklim, mengurangi risiko bencana, dan menciptakan kesejahteraan yang lebih merata melalui aksi nyata di lapangan.

"Dari seluruh sesi yang kita lalui hari ini, satu benang merah menjadi sangat jelas bahwa perhutanan sosial adalah strategi nasional untuk membangun ketahanan terhadap krisis iklim, mengurangi risiko bencana, sekaligus membuka jalan menuju kesejahteraan yang lebih adil," jelasnya.

Dukungan dari Pimpinan Kementerian

Pernyataan Wamenhut ini sejalan dengan visi Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni yang hadir dalam kesempatan pembukaan workshop. Menhut menilai perhutanan sosial merupakan instrumen penting untuk mengangkat taraf hidup masyarakat sekaligus menjaga kelestarian hutan.

"Saya kira, saya tambah optimis bahwa perhutanan sosial ini akan menjadi salah satu metode kita untuk mengungkit kesejahteraan masyarakat," kata Menhut Raja Juli Antoni.

Ia memaparkan, program ini secara khusus dirancang untuk membantu masyarakat miskin di sekitar hutan dengan memberikan akses legal dan manfaat pengelolaan. Data Kementerian Kehutanan mencatat capaian signifikan: selama sembilan tahun terakhir, telah disetujui pengelolaan perhutanan sosial seluas 8,3 juta hektare yang melibatkan sekitar 1,4 juta kepala keluarga di seluruh Indonesia.