Buruh Tuntut UMP DKI Rp 5,89 Juta, Politikus PDI-P Ingatkan Risiko bagi Pengusaha

Karena itulah, dia mendorong dialog. Komunikasi intensif antara Pemprov DKI, perwakilan buruh, dan pengusaha mutlak diperlukan. Forum tripartit yang produktif, menurutnya, adalah jalan terbaik untuk membahas kenaikan upah sambil mempertimbangkan stabilitus usaha.

Rio juga menyoroti program-program pendukung yang sudah jalan. Sebut saja Kartu Prakerja, Kartu Jakarta Pintar (KJP), sampai subsidi transportasi. Program-program ini, meski kerap tak disorot, adalah bagian dari paket kesejahteraan yang dirancang untuk meringankan beban hidup.

"Organisasi gerakan buruh ataupun seluruh pekerja layak mendapat penjelasan yang utuh tentang manfaat program-program ini," tambahnya.

Tuntutan buruh sendiri datang dengan nada keras. Said Iqbal, yang menjabat sebagai Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh, geram. Baginya, tidak masuk akal upah karyawan di Jakarta kalah dengan buruh pabrik panci di Karawang.

"Pada hari ini kembali isu yang diangkat adalah dua hal. Satu, kami meminta Gubernur DKI Jakarta merevisi UMP DKI Jakarta 2026 dari Rp 5,73 juta menjadi Rp 5,89 juta, sesuai 100 persen KHL agar upah DKI Jakarta tidak terlalu jauh di bawah Karawang dan Bekasi," tegas Said di depan wartawan, Kamis (8/1/2025).

Dengan nada tinggi, dia melanjutkan, "Karena tidak masuk akal upah para pekerja karyawan yang bekerja di gedung-gedung bertingkat, di gedung-gedung pencakar langit, kalah upahnya dengan pabrik panci di Karawang, kalah upahnya dengan pabrik plastik di Bekasi."

Jadi, di satu sisi ada tuntutan yang dianggap wajar oleh para pekerja. Di sisi lain, ada kekhawatiran realistis tentang dampaknya pada dunia usaha. Pertarungan angka ini jelas belum berakhir, dan jalan tengah masih harus dicari.