Pandji dan Kemarahan yang Disampaikan dengan Tawa

✍🏻 Markijok

“Indonesia hanya berubah kalau itu dimulai dari kita sendiri. Kita tidak mungkin menggantungkan pada pemerintah. Mau berharap pada siapa lagi? Polisi membunuh, tentara berpolitik, presiden mau maafkan koruptor, wakil presiden kita… Gibran!”

Kurang lebih begitulah pernyataan penutup Pandji Pragiwaksono di Mens Rea. Seingat saya, podcast ini lahir pasca Pilpres 2024. Sebuah kanal yang sengaja dia buat untuk menyalurkan daya kritisnya. Awalnya dia mengundang mantan-mantan kandidat, lalu berkembang jadi pertunjukan stand up comedy di gedung penonton.

Nah, Pandji ini komika. Dia pernah jadi relawan politik juga. Tahun 2014 dia influencer-nya Jokowi. Lalu 2019 dia absen, memilih mendukung Anies Baswedan di Pilgub DKI melawan Ahok – yang sempat bikin dia kontroversial. Di 2024, dia lagi-lagi berada di barisan Anies-Muhaimin. Tapi setelah itu, dia bisa balik ke dunia hiburan dengan mulus. Kanal Mens Rea-nya jadi magnet baru.

Karirnya panjang. Mulai dari penyiar Radio Hard Rock, lalu merambah TV lewat acara Kena Deh! yang dulu lumayan populer. Latar belakang pendidikannya dari ITB, Fakultas Seni Rupa dan Desain. Jadi ya, dia orang kreatif sekaligus terdidik. Itu yang bikin dia punya ‘massa’ sendiri – penonton yang loyal.

Keahliannya di panggung memang tak diragukan. Perbendaharaan kata kaya, timing-nya pas, improvisasinya menghanyutkan. Itu kunci seorang komika sukses.

Nah, soal Mens Rea yang di Netflix itu, sebenarnya adalah rekaman pertunjukan di Jakarta, Agustus 2025. Tiketnya mahal, sampai jutaan rupiah. Tapi gilanya, sold out! Ribuan kursi terisi penuh.

Saya nonton begitu tayang di Netflix akhir 2025. Langsung terasa, ini bakal disukai banyak orang. Materinya, istilah anak sekarang, ‘kena banget’. Penontonnya jelas kaum kelas menengah, terdidik. Soalnya, buat ngerti dan nertawa lihat stand up macam ini, perlu koneksi pikiran yang cepat. Harus paham simbol-simbol yang diselipin, tahu arah kritiknya ke mana.

Di sisi lain, tren stand up di Indonesia memang sudah melahirkan banyak hal. Ada film seperti Agak Laen dari Ernest Prakarsa, atau karya Ari Kriting. Mereka adalah komika cerdas yang merambah dunia hiburan lain. Tak heran, banyak dari mereka yang dijadikan influencer di Pilpres 2024. Sampai sekarang, mereka sering jadi penyambung lidah kritis yang mewakili generasi muda dan kelas menengah. Sebut saja Bintang Emon, atau Ari Kriting yang bahkan kerap jadi orator dalam unjuk rasa menanggapi kebijakan pemerintah.

Pada dasarnya, komika juga warga negara. Mereka punya hak bersuara. Hanya saja, pengaruhnya lebih besar karena punya basis penggemar. Gaya kritik mereka unik: disampaikan dengan canda, dibumbui umpatan khas anak muda sekarang yang sudah jauh berubah.

Dulu, mengumpat ‘anjing’ saja rasanya berdosa. Sekarang? Kata-kata seperti ‘anjir’, ‘njing’, atau yang lebih kasar lagi, terdengar biasa saja dalam percakapan sehari-hari. Sepertinya ada lapisan kekecewaan dan kemuakan di balik perubahan bahasa verbal ini. Psikolog dan ahli bahasa mungkin bisa menjelaskannya lebih baik.

Pandji di Mens Rea cerdas memakai umpatan-umpatan itu. Dia menjelaskan hal-hal yang selama ini orang dengar tapi mungkin tak sepenuhnya paham. Misalnya, soal mekanisme pencucian uang yang diduga melibatkan pejabat. Atau kasus perwira tinggi polisi seperti Teddy Minahasa dan Sambo yang perilakunya jauh dari bayangan kita tentang seorang polisi. Dia juga menyoroti pemberian konsesi tambang kepada ormas keagamaan, yang disebutnya sebagai ‘imbal balik’ politik.

Pertunjukan itu sendiri terjadi sebelum bencana besar di Sumatera. Justru setelah bencana itulah krisis kepercayaan makin menjadi. Banyak yang mulai paham, bencana itu bukan semata-mata alam, tapi juga akibat kebijakan. Sawit dan tambang yang mengubah ekologi, penolakan pemerintah menyatakan status Bencana Nasional – semua itu jadi titik balik. Solidaritas masyarakat terasa lebih rendah dibanding bencana-bencana besar sebelumnya, seperti tsunami Aceh. Mungkin karena kelas menengahnya sendiri sedang terimpit kebijakan ekonomi.

Ditambah lagi, ada gejala resentralisasi politik. Wacana pilkada langsung kembali diganti dengan sistem perwakilan lewat DPRD. Hak rakyat disalahkan, dibilang boros. Padahal, yang kerap membeli suara ya para politisi dan partai itu sendiri. Rakyat biasa hanya jadi pihak yang menerima.

Mau berharap pada penegakan hukum? Aparat, terutama polisi, dinilai bobrok. Presiden sendiri sampai minta mereka direformasi. Tentara pun pelan-pelan meninggalkan profesionalisme, sibuk mengurus urusan lain seperti koperasi atau pertanian. Banyak hal di negeri ini yang membuat rakyat hilang kepercayaan.

Anak muda kritis ditangkapi. Akademisi sibuk mengejar pangkat dan menjilat kekuasaan. Suara ilmiah dari kampus seakan tiarap. Maka, tak heran jika suara kritis itu kini justru lebih sering terdengar dari panggung komika seperti Pandji. Mereka yang bicara apa adanya.

Jadi, apa salahnya Pandji? Dia cuma jadi saluran bagi kemuakan dan ketidakpercayaan kelas menengah. Kritik terhadap perilaku menyimpang dari aturan bernegara. Kalau suara seperti ini dibungkam, kita jadi teringat sajak Wiji Thukul yang selalu relevan.

Apabila usul ditolak tanpa ditimbang,
suara dibungkam,
kritik dilarang tanpa alasan,
dituduh subversif dan mengganggu keamanan,
maka hanya ada satu kata: lawan!