Duka mendalam menyelimuti Sumatera Selatan. Rabu siang (25/2/2026), mantan Gubernur Alex Noerdin menghembuskan napas terakhirnya di RS Siloam Semanggi, Jakarta, sekitar pukul 13.30 WIB. Sang pemimpin dua periode itu wafat setelah berjuang melawan infeksi empedu.
Kabar duka ini langsung bergema di kalangan politisi. Sekjen Partai Golkar, M Sarmuji, membenarkan kepergiannya.
"Ya. Informasi yang saya terima begitu," ujar Sarmuji singkat.
Rencananya, jenazah akan segera dibawa pulang ke Palembang untuk dimakamkan. Kepergiannya bukan sekadar hilangnya seorang figur, tapi akhir dari sebuah babak panjang pembangunan di bumi Sriwijaya.
Dari Meja PNS Hingga Kursi Gubernur
Jalan panjang Alex Noerdin dimulai dari hal yang sederhana. Pada 1981, ia memulai kariernya sebagai PNS biasa di Bappeda Sumsel. Perlahan tapi pasti, ia menapaki tangga birokrasi. Dari Kasi Perhubungan dan Pariwisata, lalu penjabat kepala bidang, hingga akhirnya memimpin Dinas Pariwisata di level kota dan provinsi.
Namun begitu, titik baliknya justru terjadi di daerah. Tahun 1999, ia dipercaya menjadi Sekda Musi Banyuasin. Dari sanalah elektabilitasnya meroket. Dua kali berturut-turut ia memenangkan pilkada dan memimpin sebagai Bupati.
Tak lama kemudian, pada 2008, ia mengambil langkah berani: mengundurkan diri dari jabatan bupati untuk maju dalam pilgub Sumsel. Strateginya berhasil. Alex Noerdin pun memimpin provinsi itu selama dua periode penuh, dari 2008 hingga 2018. Setelahnya, ia masih aktif sebagai anggota DPR RI.
Kalau mau mencari warisannya yang paling melekat di ingatan rakyat, jawabannya jelas: program sekolah dan berobat gratis. Gagasan ini sebenarnya sudah ia uji coba sejak masih memimpin Musi Banyuasin. Saat menjadi gubernur, program itu ia gulirkan secara lebih luas.
Intinya sederhana: memastikan anak-anak bisa bersekolah dan masyarakat mendapat layanan kesehatan tanpa terbebani biaya. Di sisi lain, ia juga gencar mendorong pembangunan infrastruktur. Berkat itu, Sumsel beberapa kali dipercaya menjadi tuan rumah event berskala nasional bahkan internasional.
Soal kekayaan, LHKPN yang pernah ia laporkan mencatat asetnya sekitar Rp20 miliar. Mayoritas berupa tanah dan bangunan, tersebar di Palembang dan Musi Banyuasin.
Kini, perjalanan itu telah berakhir. Lebih dari tiga dekade pengabdiannya sebagai birokrat dan politisi tertutup sudah. Tapi, warisannya terutama dua program gratis itu akan tetap menjadi bagian dari cerita Sumsel untuk waktu yang lama.
Artikel Terkait
Rumah Terduga Pembunuh Penjual Ikan di Gowa Dirusak Massa Saat Warga Shalat Jumat
Jokowi Beri Tanggapan soal Lagu Pujian untuk Bahlil yang Viral di Depan Rumahnya
PBB Kecam Rencana Israel Perluas Pendudukan di Gaza hingga 70 Persen
Kementerian HAM Bantah Tuduhan Manipulasi Partisipasi Publik dalam Revisi UU HAM