Polda Aceh Kawal Pembangunan Huntap dan Jembatan Pascabencana

Jakarta Bukan cuma soal tenda darurat dan bantuan makanan. Pasca bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda, proses pemulihan ternyata punya jalan panjang. Nah, Polda Aceh rupanya masih terus terlibat, mengawal tahap-tahap selanjutnya. Mulai dari pembangunan rumah permanen buat warga yang kehilangan tempat tinggal, sampai upaya menghidupkan kembali roda ekonomi di daerah yang terdampak.

Kapolda Aceh, Irjen Marzuki Ali Basyah, punya pandangan sendiri soal arti pemulihan ini. Bagi dia, urusannya nggak cuma membangun tembok dan atap.

“Pemulihan tidak cukup hanya dengan membangun infrastruktur. Yang paling penting adalah mengembalikan rasa aman, aktivitas ekonomi, dan harapan masyarakat,” tegas Marzuki saat berbincang dengan awak media di Jakarta, Selasa (24/2/2026).

Sejak fase darurat bencana usai, kata dia, pihaknya memang sengaja tetap turun tangan. Perannya pun diklaim lebih dari sekadar menjaga keamanan proyek. Mereka ingin memastikan semua proses rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan lancar, transparan, dan tepat sasaran.

“Dalam fase rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, Polri tidak hanya berperan sebagai pengaman proyek pembangunan, tetapi juga sebagai pengawal proses pemulihan agar berjalan transparan, tertib, dan tepat sasaran,” ujar Marzuki.

Ia menambahkan, “Tujuannya bukan sekadar membangun kembali fisik wilayah terdampak, tetapi memastikan masyarakat benar-benar pulih dan bangkit lebih kuat.”

Di lapangan, salah satu fokus utama adalah percepatan pembangunan Hunian Tetap atau huntap. Ambil contoh di Desa Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Tamiang. Proyek ini, bagi Marzuki, lebih dari sekadar kumpulan rumah. Ini simbol kehadiran negara yang diharapkan bisa mengembalikan rasa percaya warga.

“Pada tahap I sudah dibangun sebanyak 150 unit, dengan tipe Type 36 model Prycast dan Ruspin. Saat ini progres pembangunan telah mencapai sekitar 60 persen dan ditargetkan selesai pada bulan Mei untuk segera diserahterimakan langsung Bapak Kapolri kepada warga,” paparnya.

Tentu saja, jalan menuju target itu nggak mulus. Cuaca yang suka berubah-ubah, urusan mendistribusikan material ke lokasi, plus koordinasi dengan banyak instansi lain jadi tantangan sehari-hari. Polda Aceh mengaku berupaya mengatasi hal-hal itu dengan pengawalan distribusi dan monitoring ketat, supaya target penyelesaian tetap bisa dicapai.

Selain tempat tinggal, ada hal lain yang tak kalah vital: konektivitas. Jembatan yang putus atau rusak parah memutus arus mobilitas dan, ujung-ujungnya, mematikan ekonomi lokal. Makanya, pemulihan infrastruktur ini masuk dalam prioritas.

Hingga saat ini, upaya yang sudah dilakukan cukup signifikan. Polri telah membangun total 26 unit jembatan dengan berbagai jenis, seperti jembatan Bailey, kayu, dan gantung. Sebanyak 22 unit di antaranya dilaporkan sudah selesai.

“Sebanyak 22 unit telah selesai, 3 unit masih dalam proses pembangunan, dan 1 unit dalam tahap perencanaan,” jelas Marzuki.

Ia merinci lebih lanjut, “Di Kabupaten Aceh Utara, progres pembangunan jembatan Bailey di Desa Lhok Cut telah mencapai sekitar 50 persen, sementara di Desa Riseh Tunong sekitar 35 persen.”

Angka-angka itu mungkin terlihat teknis. Tapi di baliknya, harapannya sederhana: agar kehidupan warga yang sempat terhenti oleh bencana, bisa kembali bergerak. Pelan-pelan, namun pasti.