Kemenhub Percepat Penataan Regulasi Penerbangan Jelang Audit ICAO 2026-2027

Kementerian Perhubungan tengah mempercepat penataan regulasi penerbangan nasional sebagai langkah strategis menyongsong audit yang akan dilakukan Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO) pada akhir 2026 atau awal 2027.

Direktur Angkutan Udara Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub, Agustinus Budi Hartono, mengungkapkan bahwa persiapan matang diperlukan mengingat audit tersebut akan menyasar kepatuhan Indonesia terhadap standar keselamatan dan keamanan penerbangan global yang terus berkembang.

“Jadi, kalau tidak di akhir tahun ini, (atau) di awal tahun depan (2027) kita akan menghadapi audit ICAO,” ujarnya dalam pernyataan resmi di Jakarta, Sabtu.

Menurut Agustinus, sektor penerbangan memiliki karakteristik lintas wilayah dan lintas negara sehingga harmonisasi regulasi menjadi kebutuhan mendasar untuk mendukung konektivitas udara internasional. Ia menekankan bahwa regulasi bukan sekadar kumpulan aturan, melainkan instrumen penting dalam membangun budaya keselamatan penerbangan nasional.

“Karena mau tidak mau, kalau berdasarkan dari protocol questions yang harus kita jawab, memang sebenarnya kita agak sulit untuk bisa memenuhi atau menjawab semua protocol question tersebut,” bebernya.

Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi, lanjut dia, berkaitan dengan pemenuhan sejumlah pertanyaan dalam protokol audit yang berhubungan dengan aspek regulasi nasional. Ia menilai penyempurnaan aturan, termasuk pembaruan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, dapat menjadi kunci untuk memenuhi standar yang ditetapkan ICAO.

“Karena memang terbanyak dari protocol questions tersebut yang kemungkinan tidak bisa kita penuhi adalah dari regulasi, dari aturan, terutama dengan Undang-Undang Penerbangan,” ucapnya.

Kemenhub juga menggandeng Asosiasi Maskapai Penerbangan Nasional Indonesia (INACA) dan seluruh operator penerbangan untuk bersama-sama memastikan audit berjalan lancar dan menghasilkan capaian optimal. Regulasi yang kuat, menurut Agustinus, tidak hanya meningkatkan kualitas pelayanan tetapi juga menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industri penerbangan yang aman dan andal.

“Tentunya harapan kita semua nanti pelaksanaan dari audit ICAO tersebut bisa berjalan dengan lancar dan tentunya kita juga bisa mencapai angka yang cukup bagus, (seperti) yang kita peroleh di beberapa tahun yang lalu,” katanya.

Sementara itu, hasil audit ICAO sebelumnya pada 2024 menunjukkan kinerja positif Indonesia. Saat itu, ICAO melakukan audit pengawasan keamanan penerbangan melalui program Universal Security Audit Programme Continuous Monitoring Approach (USAP-CMA) di Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub. Audit berlangsung pada 24 Juni hingga 5 Juli 2024 dengan pengawasan operasional di Bandar Udara Soekarno-Hatta Cengkareng dan Bandar Udara Juanda Surabaya.

Hasilnya, Indonesia meraih nilai Effective Implementation (EI) sebesar 88,53 persen, jauh di atas target Global Aviation Security Plan sebesar 75 persen. Tim ICAO juga menilai tidak terdapat isu-isu kritis di bidang keamanan penerbangan atau significant security concern (SSec).

Capaian itu kemudian berbuah penghargaan internasional bergengsi. Pada Selasa, 23 September 2025, Indonesia menerima Council President Certificate dari Presiden ICAO, Salvatore Sciacchitano, dalam sesi pembukaan ICAO 42nd General Assembly di Montreal, Kanada. Penghargaan tersebut diberikan atas keberhasilan Indonesia dalam meningkatkan kemampuan pengawasan keamanan penerbangan sipil sesuai standar ICAO.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub, Lukman F. Laisa, menyatakan bahwa penghargaan itu merupakan bukti komitmen kuat Indonesia dalam memperkuat sistem keamanan penerbangan sipil secara berkelanjutan. Namun, tantangan regulasi yang masih harus dibenahi menjadi pekerjaan rumah yang tidak bisa ditunda menjelang audit berikutnya.