Pandji Pragiwaksono: Ketika Panggung Komedi Jadi Ruang Kritik Terakhir

Di sisi lain, tren stand up di Indonesia memang sudah melahirkan banyak hal. Ada film seperti Agak Laen dari Ernest Prakarsa, atau karya Ari Kriting. Mereka adalah komika cerdas yang merambah dunia hiburan lain. Tak heran, banyak dari mereka yang dijadikan influencer di Pilpres 2024. Sampai sekarang, mereka sering jadi penyambung lidah kritis yang mewakili generasi muda dan kelas menengah. Sebut saja Bintang Emon, atau Ari Kriting yang bahkan kerap jadi orator dalam unjuk rasa menanggapi kebijakan pemerintah.

Pada dasarnya, komika juga warga negara. Mereka punya hak bersuara. Hanya saja, pengaruhnya lebih besar karena punya basis penggemar. Gaya kritik mereka unik: disampaikan dengan canda, dibumbui umpatan khas anak muda sekarang yang sudah jauh berubah.

Dulu, mengumpat ‘anjing’ saja rasanya berdosa. Sekarang? Kata-kata seperti ‘anjir’, ‘njing’, atau yang lebih kasar lagi, terdengar biasa saja dalam percakapan sehari-hari. Sepertinya ada lapisan kekecewaan dan kemuakan di balik perubahan bahasa verbal ini. Psikolog dan ahli bahasa mungkin bisa menjelaskannya lebih baik.

Pandji di Mens Rea cerdas memakai umpatan-umpatan itu. Dia menjelaskan hal-hal yang selama ini orang dengar tapi mungkin tak sepenuhnya paham. Misalnya, soal mekanisme pencucian uang yang diduga melibatkan pejabat. Atau kasus perwira tinggi polisi seperti Teddy Minahasa dan Sambo yang perilakunya jauh dari bayangan kita tentang seorang polisi. Dia juga menyoroti pemberian konsesi tambang kepada ormas keagamaan, yang disebutnya sebagai ‘imbal balik’ politik.

Pertunjukan itu sendiri terjadi sebelum bencana besar di Sumatera. Justru setelah bencana itulah krisis kepercayaan makin menjadi. Banyak yang mulai paham, bencana itu bukan semata-mata alam, tapi juga akibat kebijakan. Sawit dan tambang yang mengubah ekologi, penolakan pemerintah menyatakan status Bencana Nasional – semua itu jadi titik balik. Solidaritas masyarakat terasa lebih rendah dibanding bencana-bencana besar sebelumnya, seperti tsunami Aceh. Mungkin karena kelas menengahnya sendiri sedang terimpit kebijakan ekonomi.

Ditambah lagi, ada gejala resentralisasi politik. Wacana pilkada langsung kembali diganti dengan sistem perwakilan lewat DPRD. Hak rakyat disalahkan, dibilang boros. Padahal, yang kerap membeli suara ya para politisi dan partai itu sendiri. Rakyat biasa hanya jadi pihak yang menerima.

Mau berharap pada penegakan hukum? Aparat, terutama polisi, dinilai bobrok. Presiden sendiri sampai minta mereka direformasi. Tentara pun pelan-pelan meninggalkan profesionalisme, sibuk mengurus urusan lain seperti koperasi atau pertanian. Banyak hal di negeri ini yang membuat rakyat hilang kepercayaan.

Anak muda kritis ditangkapi. Akademisi sibuk mengejar pangkat dan menjilat kekuasaan. Suara ilmiah dari kampus seakan tiarap. Maka, tak heran jika suara kritis itu kini justru lebih sering terdengar dari panggung komika seperti Pandji. Mereka yang bicara apa adanya.

Jadi, apa salahnya Pandji? Dia cuma jadi saluran bagi kemuakan dan ketidakpercayaan kelas menengah. Kritik terhadap perilaku menyimpang dari aturan bernegara. Kalau suara seperti ini dibungkam, kita jadi teringat sajak Wiji Thukul yang selalu relevan.