Jokowi Tersangkut dalam Alur Kasus Korupsi Kuota Haji

Nama Jokowi Terseret dalam Konstruksi Kasus Korupsi Kuota Haji Yaqut

Kasus dugaan korupsi kuota haji di Kementerian Agama 2023-2024 ternyata menyentuh nama besar. Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, ikut terseret dalam rangkaian cerita yang dibangun penyidik KPK. Hal ini diungkapkan saat mereka membeberkan alur peristiwa dan peran para tersangka.

Pelaksana Tugas Deputi Penindakan KPK, Asep Guntur Rahayu, yang menjelaskan. Menurutnya, semuanya berawal dari sebuah kunjungan kenegaraan.

"Jadi rekan-rekan, di tahun 2023 akhir ya ini saya kembali lagi ulas bahwa Presiden Republik Indonesia pada saat itu ada kunjungan ke Saudi Arabia. Dan ketemu waktu itu adalah MBS ya, Mohammed bin Salman,"

kata Asep di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Minggu lalu.

Pertemuan itu membahas persoalan klasik: antrean haji reguler yang membludak, mencapai puluhan tahun. Nah, sebagai solusi, Pemerintah Arab Saudi kemudian memberi tambahan kuota sebanyak 20 ribu untuk Indonesia.

Asep menegaskan satu poin krusial. "Nah, kuota ini diberikan oleh Kerajaan Saudi Arabia itu kepada Negara. Ya, rekan-rekan catat nih. Bahwa kuota itu, yang 20.000 itu, diberikan kepada Negara Republik Indonesia. Bukan diberikan kepada perorangan, bukan diberikan kepada Menteri Agama,"

tegasnya.

Tapi di sinilah masalah mulai muncul. Dalam pelaksanaannya, mantan Menag Yaqut Cholil Qoumas membagi kuota tambahan itu dengan proporsi 50:50. Separuh untuk haji reguler, separuhnya lagi untuk haji khusus.

Padahal, aturan mainnya sudah jelas. UU Penyelenggaraan Haji dan Umrah mengatur proporsi 92 persen untuk reguler dan hanya 8 persen untuk khusus. Pembagian 10 ribu-10 ribu itu jelas melenceng.

"Itu tentu tidak apa namanya, tidak sesuai dengan Undang-Undang yang ada. Itu titik awalnya ya di situ,"

ujar Asep.