Prabowo Buka Peluang, Indonesia Siapkan Industri Semikonduktor Sendiri

Rapat yang digelar Presiden Prabowo di Hambalang, Bogor, Minggu lalu, akhirnya punya lampiran resmi. Sekretariat Kabinet yang merilisnya. Dari sekian banyak pembahasan, satu hal yang mencuri perhatian adalah soal rencana investasi dan pengembangan teknologi semikonduktor.

Niatnya jelas: penguatan sektor otomotif dan elektronik. Tapi lebih dari itu, pemerintah sepertinya sedang serius membidik terbentuknya industri chip dalam negeri. Chip-cip itu nantinya diharapkan bisa dipakai untuk berbagai produk, mulai dari mobil, perangkat digital, sampai elektronik rumah tangga.

Sebenarnya, kabar soal ketertarikan AS ini bukan hal yang benar-benar baru. Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto sudah pernah menyinggungnya.

Waktu itu, pernyataannya muncul berbarengan dengan kesepakatan tarif resiprokal antara Indonesia dan Amerika, yang sempat ramai dibicarakan.

“Dengan ditandatangani perjanjian perdagangan, Amerika sudah mulai tertarik untuk mendorong semikonduktor di Indonesia. Jadi ini yang sekarang juga sedang dipersiapkan ekosistemnya,”

Ucap Airlangga dalam sebuah konferensi pers di Jakarta Selatan, Agustus 2025 silam, membahas RAPBN dan Nota Keuangan.

Lalu, di mana rencananya lokasi pembangunannya? Menurut Airlangga, beberapa daerah akan menjadi sasaran, dengan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) jadi prioritas.

“(Target pembangunan) Di beberapa daerah, di KEK,”

Jelasnya singkat usai acara tersebut.

Pentingnya chip semikonduktor untuk industri mobil sekarang ini memang tidak main-main. Fungsinya vital. Tanpanya, fitur-fitur elektronik canggih di mobil modern, seperti sistem bantuan pengemudi atau ADAS, takkan bisa jalan. Operasi komputasi yang rumit di dalam kendaraan sangat bergantung pada komponen mungil ini.

Kita masih ingat kekacauan yang terjadi beberapa tahun lalu. Krisis pasokan chip semikonduktor global bikin pabrikan otomotif dunia kelimpungan. Produksi macet, pengiriman ke diler-diler pun ikut terganggu. Akibatnya? Antrean inden yang panjang dan frustrasi bagi konsumen. Pengalaman pahit itulah yang kini mendorong banyak negara, termasuk Indonesia, untuk tidak mau lagi sepenuhnya bergantung pada rantai pasok dari luar.