Anggaran Rp1,2 Triliun Dikunci untuk Perbaikan 20 Ruas Jalan Rusak di Sumbar

Jumat lalu, Andre Rosiade dari Fraksi Gerindra DPR RI bertemu dengan Menteri PU Dody Hanggodo. Agenda utamanya jelas: mengawal alokasi dana besar, Rp 1,2 triliun lebih tepatnya, untuk memperbaiki 20 ruas jalan strategis di Sumatera Barat yang rusak pascabencana. Langkah ini disebutnya sebagai tindak lanjut langsung dari arahan Presiden Prabowo Subianto agar negara hadir dengan cepat dan tuntas.

Menurut Andre, pertemuan itu sekaligus menegaskan sesuatu. Kunjungan Prabowo ke Sumbar bukan sekadar seremoni. Itu adalah awal dari sebuah rantai komando kebijakan yang harus berujung pada aksi nyata di lapangan.

Usulan perbaikan infrastruktur ini sendiri bermula dari permintaan resmi Gubernur Sumbar, Mahyeldi. Dia meminta dukungan DPR RI untuk memastikan dana rehabilitasi dan rekonstruksi masuk dalam prioritas APBN. Surat bernomor 600.1.1/8422-BMCKTR/BM-2025 itu sudah dikirimkan ke Kementerian PU pada 18 Desember 2025.

"Presiden Prabowo sudah memberi arahan jelas, negara harus hadir, cepat, dan tuntas. Tugas kami di DPR adalah menerjemahkan arahan itu menjadi keputusan anggaran dan eksekusi di kementerian teknis,"

kata Andre Rosiade dalam keterangannya, Sabtu (20/12/2025).

Anggaran yang dibutuhkan tak main-main, mencapai Rp1.207.500.000.000. Dana itu diusulkan lewat skema Rehab-Rekon APBN. Ruas-ruas jalan yang akan diperbaiki bukan jalan sembarangan. Itu adalah jalur vital penghubung antarwilayah, penopang logistik, dan urat nadi pemulihan ekonomi masyarakat Sumbar pascabencana.

Di sisi lain, respons Menteri Dody Hanggodo terbilang lugas dan cepat.

"Oke, siap. Kita eksekusi,"

ujarnya.

Nah, rincian anggarannya cukup panjang. Beberapa yang nilainya besar antara lain ruas Simpang Koto Mambang-Balingka (Rp 400 miliar), Pasar Baru-Alahan Panjang (Rp 275 miliar), dan Tiku-Sasak (Rp 165 miliar). Sementara untuk ruas-ruas lain, angkanya beragam, mulai dari Rp 4 miliar untuk Padang Aro-Lubuk Malako hingga Rp 110 miliar untuk Sasak-Maligi. Ada juga alokasi untuk ruas seperti Singkarak-Aripan-Tanjung Balit-Padang Ganting sebesar Rp 10 miliar.

Sebagai Ketua Umum Ikatan Keluarga Minang (IKM), Andre menekankan bahwa pengawalan anggaran semacam ini adalah wujud politik kehadiran negara. Baginya, pemulihan pascabencana tidak boleh terjerat birokrasi atau tarik-ulur kewenangan antara pusat dan daerah.

"Ini bukan soal proyek, ini soal tanggung jawab negara. Presiden Prabowo sudah turun langsung ke daerah, dan kami memastikan kebijakan itu dikunci lewat APBN,"

tegasnya.

Menutup penjelasannya, Andre menyebut ini adalah wajah politik nasional yang diharapkannya: cepat, terukur, dan berdampak langsung ke rakyat. Sekarang, tinggal menunggu eksekusinya di lapangan.