Buruh Gelar Aksi Pra-Mayday di DPR, Tuntut Cabut UU Cipta Kerja

- Kamis, 16 April 2026 | 07:15 WIB
Buruh Gelar Aksi Pra-Mayday di DPR, Tuntut Cabut UU Cipta Kerja

JAKARTA – Rencana aksi buruh besar-besaran kembali mengemuka. Kali ini, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh akan menggelar demonstrasi di depan Gedung DPR RI, Senayan, pada Kamis (16/4/2026). Aksi yang digelar mulai pukul 10.00 WIB ini menjadi bagian dari rangkaian "Pra-Mayday", menyambut peringatan Hari Buruh Internasional 1 Mei mendatang.

Menurut sejumlah saksi, massa buruh dari wilayah Jabodetabek sudah mulai berdatangan sejak pagi buta. Mereka berkumpul di kawasan Senayan, membawa berbagai spanduk berisi tuntutan yang nyaris sama dari tahun ke tahun. Intinya, aspirasi kelas pekerja yang merasa belum didengar.

Presiden KSPI yang juga menjabat sebagai Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menegaskan hal ini dalam keterangan tertulisnya.

"Hari ini, ribuan buruh akan memadati area depan pintu utama Gedung DPR RI. Ini adalah aksi Pra-Mayday untuk mengingatkan pemerintah dan para wakil rakyat bahwa perjuangan kelas pekerja belum selesai. Kami tidak akan pernah diam," tegas Said Iqbal.

Fokus utama tuntutan mereka masih berkutat pada regulasi ketenagakerjaan yang dinilai merugikan. Mereka merasa aturan yang ada justru menekan kesejahteraan.

"Kami mendesak DPR dan Pemerintah untuk segera mencabut Undang-Undang Cipta Kerja, khususnya klaster ketenagakerjaan. Aturan ini terbukti menyengsarakan. Ia melegalkan outsourcing seumur hidup dan melanggengkan rezim upah murah," kata Said dengan nada tegas.

Ia juga menyoroti fenomena yang makin marak: pemutusan hubungan kerja (PHK) dan status kerja kontrak yang tak memberi jaminan masa depan, terutama bagi tenaga kerja muda. Situasi ini, menurutnya, sangat memprihatinkan.

"Sistem kerja kontrak atau outsourcing ini harus dihapus. Ia tidak memberikan kepastian apa pun, baik itu perlindungan kesehatan apalagi jaminan hari tua. Negara tidak boleh lepas tangan membiarkan buruh diperas tenaganya tanpa kepastian status," tambahnya.

Di sisi lain, Said Iqbal memastikan aksi ini akan berjalan tertib. Mereka telah berkoordinasi dengan aparat.

"Aksi hari ini akan damai dan sesuai koridor hukum. Kami sudah memberikan pemberitahuan resmi kepada Polda Metro Jaya," jelasnya.

Dia memperkirakan sekitar 3.000 hingga 5.000 buruh akan hadir secara bergelombang. Dengan jumlah sebanyak itu, kemacetan di sekitar Senayan hampir pasti tak terhindarkan.

"Kami dari KSPI dan Partai Buruh memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada masyarakat, khususnya warga Jakarta, jika aksi ini menimbulkan kemacetan dan ketidaknyamanan," tutur Said, menyampaikan permintaan maafnya.

Bagi pengendara yang biasa melintas di sekitar Gedung DPR/MPR, ada baiknya bersiap-siap. Antisipasi penumpukan kendaraan sejak pagi hari. Mencari rute alternatif mungkin jadi pilihan bijak untuk menghindari kemacetan yang diprediksi akan terjadi seiring bertambahnya massa.

Editor: Raditya Aulia

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Komentar