Pemerintah Bentuk Satgas dan Perluas Makkah Route untuk Antisipasi Jamaah Haji Ilegal

Penyelenggaraan haji tahun ini ternyata mendapat angin segar. Menurut Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf, prosesnya berjalan lebih mulus berkat kerja sama erat dengan sejumlah kementerian. Peran Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, khususnya, disebut-sebut sebagai faktor penting. Mereka berhasil mempercepat layanan penerbitan paspor untuk para calon jamaah.

Tanpa percepatan itu, mustahil mengejar tenggat waktu keberangkatan. Bahkan, untuk memastikan semuanya tuntas, ada upaya ekstra. Pihak Kemenhaj sempat berkoordinasi agar layanan imigrasi tetap buka di hari Sabtu dan jam operasionalnya ditambah.

“Proses haji kemarin kita banyak dibantu oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, terutama terkait percepatan paspor jamaah. Karena dikejar deadline, kami sempat memohon agar layanan tetap dibuka di hari Sabtu dan jam operasional diperpanjang. Alhamdulillah, semua bisa berjalan dengan baik,”

ujar Menhaj dalam keterangan pers Kamis (16/4/2026).

Namun begitu, percepatan layanan dokumen bukan satu-satunya fokus. Ada masalah lain yang perlu diantisipasi. Menyikapi temuan tahun lalu tentang adanya WNI yang berangkat ke Arab Saudi tanpa visa haji resmi, pemerintah kini menyiapkan langkah tegas. Kemenhaj sedang merancang pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Haji yang melibatkan kepolisian dan imigrasi.

“Kami sedang menyusun Satgas Haji bersama kepolisian dan imigrasi untuk mencegah WNI berangkat tanpa visa haji. Ini penting untuk melindungi jamaah dari berbagai risiko, termasuk potensi terlantar di Arab Saudi,”

tutur Irfan.

Pendekatannya pun, katanya, tidak sekadar menindak. Edukasi ke masyarakat jadi prioritas utama.

“Pertama, kita edukasi agar masyarakat tidak berangkat tanpa visa haji. Kedua, kita dorong solusi yang memudahkan masyarakat agar dapat berhaji melalui jalur yang sesuai ketentuan,”

katanya menambahkan.

Di sisi lain, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, menegaskan kesiapan penuh jajarannya. Dukungan untuk kelancaran haji, mulai dari dokumen hingga pengawasan, akan dioptimalkan.

“Kami memastikan kesiapan layanan, termasuk percepatan proses saat menghadapi deadline. Edukasi kepada masyarakat juga terus kami lakukan agar memahami aturan keberangkatan haji,”

kata Agus.

Ia juga mengungkapkan adanya perluasan fasilitas. Layanan Makkah Route, yang sebelumnya hanya ada di tiga bandara Soetta, Solo, dan Jawa Timur kini bertambah satu dengan kehadirannya di Makassar.

“Penambahan Makkah Route ini diharapkan dapat semakin memperlancar proses keberangkatan jamaah haji tahun ini,”

harapnya.

Lebih lanjut, Agus menegaskan pengawasan di bandara akan diperketat. Ini langkah konkret untuk menyaring calon penumpang yang mencoba berangkat tanpa visa yang sah.

“Kita mengharapkan jangan sampai warga negara kita terlantar di sana, karena kebijakan Arab Saudi saat ini memang tidak mengizinkan selain pemegang visa haji untuk masuk pada musim haji,”

tegasnya.

Intinya, melalui kolaborasi lintas instansi ini mulai dari penguatan layanan, pembentukan satgas, hingga edukasi pemerintah berharap ibadah haji tahun 1447 H atau 2026 M ini bisa berjalan lebih tertib. Tujuannya jelas: keamanan dan perlindungan maksimal bagi seluruh jamaah Indonesia.