BGN Percepat Validasi Data Penerima Makan Bergizi Gratis Libatkan Kementerian hingga Perangkat Desa

Badan Gizi Nasional (BGN) tengah mempercepat pembaruan data penerima Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan menggandeng sejumlah kementerian, pemerintah daerah, hingga perangkat desa. Langkah ini diambil untuk memastikan setiap penerima manfaat yang berhak tidak terlewat dari program tersebut.

Wakil Kepala BGN, Sony Sonjaya, mengungkapkan bahwa proses validasi saat ini dilakukan melalui serangkaian rapat koordinasi yang melibatkan para wakil menteri, direktur jenderal, serta pejabat dari berbagai instansi. Instansi yang turut serta antara lain Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Agama, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Sosial, dengan dukungan penuh dari Kantor Staf Presiden (KSP).

“Validasi data penerima manfaat menjadi prioritas kami agar pelaksanaan Program MBG semakin tepat sasaran. Selain integrasi data dari berbagai walidata, kami juga melakukan verifikasi langsung dari tingkat bawah untuk memastikan data yang digunakan benar-benar akurat,” ujar Sony dalam keterangan resmi, Selasa (2/6/2026).

Di lapangan, proses verifikasi dilaksanakan melalui sinergi antara Koordinator Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) di tingkat kecamatan dengan perangkat kelurahan dan desa. Mekanisme ini mencakup pendataan serta pencocokan data bagi ibu hamil, ibu menyusui, balita, hingga peserta didik dari jenjang PAUD sampai SMA/SMK, termasuk para santri di pondok pesantren.

Sementara itu, sebagai upaya menjaga transparansi, BGN telah menyediakan dasbor validasi yang dapat diakses publik melalui laman validasidatapm.bgn.go.id untuk memantau hasil validasi. BGN juga mendorong peran aktif kepala sekolah, pengelola posyandu, lurah, kepala desa, camat, hingga kepala daerah untuk melakukan pengecekan data di wilayah otoritas masing-masing.

“Apabila terdapat ibu hamil, ibu menyusui, balita, peserta didik, maupun santri yang belum terdata atau belum menerima layanan MBG, informasi tersebut dapat segera disampaikan kepada BGN melalui Koordinator SPPI Kecamatan atau hotline WhatsApp 0851-1139-4466,” kata Sony.

Lebih lanjut, Sony menjelaskan bahwa basis data yang digunakan saat ini merupakan hasil pendataan awal yang dilakukan pada rentang Mei hingga Juli 2024. Pada periode tersebut, proses pengumpulan data melibatkan personel Babinsa dan dilakukan secara berjenjang hingga tingkat Kodam sebelum akhirnya diserahkan kepada tim persiapan pelaksanaan Program MBG.

Dengan penguatan kolaborasi antarkementerian serta partisipasi aktif dari pemerintah daerah dan masyarakat, BGN optimistis proses validasi ini bakal menghasilkan basis data yang jauh lebih akurat hingga level desa dan kelurahan.