Ketegangan di perbatasan Korea kembali memanas. Kali ini, Korea Utara melontarkan tuduhan serius: sebuah pesawat tanpa awak atau drone disebut melintas secara ilegal dari wilayah Ganghwa di selatan, menuju kota Kaesong di utara pada awal Januari lalu. Pihak Pyongyang bahkan merilis foto-foto puing yang diklaim sebagai drone yang berhasil mereka jatuhkan. Namun, klaim ini langsung ditampik habis-habisan oleh Seoul.
Kementerian Pertahanan Korea Selatan dengan tegas menyatakan, drone itu bukan bagian dari inventaris atau operasi militernya. Mereka membantah terlibat sama sekali.
Nah, di tengah saling tuduh ini, suara vokal dari Pyongyang muncul. Kim Yo Jong, saudari pemimpin Kim Jong Un, angkat bicara melalui siaran resmi Kantor Berita Pusat Korea (KCNA).
"Untungnya, militer Korea Selatan menyatakan sikap resmi bahwa itu bukan dilakukan oleh mereka dan bahwa mereka tidak memiliki niat untuk memprovokasi atau mengganggu kami,"
"Tetapi penjelasan terperinci harus diberikan tentang kasus sebenarnya dari drone yang melintasi perbatasan selatan Republik kami,"
Jelas sekali, meski sedikit ada pengakuan atas penyangkalan Seoul, tuntutan untuk pertanggungjawaban tetap menganga. Situasinya jadi rumit.
Di sisi lain, respons dari Korsel tak kalah keras. Militer mereka menyatakan hasil penyelidikan internal: mereka sama sekali tidak memiliki atau mengoperasikan drone pada waktu dan lokasi yang dituduhkan. Presiden Lee Jae Myung turun tangan, memerintahkan penyelidikan cepat dan teliti oleh tim gabungan militer dan polisi. Lee juga berkomentar keras soal kemungkinan drone itu dioperasikan warga sipil.
"Jika benar, itu adalah kejahatan serius yang mengancam perdamaian di Semenanjung Korea dan keamanan nasional,"
Namun begitu, Kim Yo Jong tampaknya tak terlalu peduli dengan status drone itu, militer atau sipil.
"Itu bukan (detail) yang ingin kita ketahui. Yang jelas hanyalah fakta bahwa drone dari Korea Selatan melanggar wilayah udara negara kita,"
Pernyataannya ditutup dengan cacian keras, menyebut pihak selatan sebagai "sekelompok preman dan sampah". Bahasa yang cukup kasar, bahkan untuk standar retorika Korut sekalipun.
Lantas, apa maksud di balik semua ini? Menurut para pengamat, pernyataan Kim Yo Jong justru mengisyaratkan keinginan Pyongyang untuk tidak menjadikan insiden ini sebagai konflik militer terbuka. Hong Min, analis dari Institut Unifikasi Nasional Korea, memberi penilaian.
"Pyongyang telah mengindikasikan bahwa mereka tidak berniat mengubah ini menjadi masalah militer melalui pernyataan Kim. Namun, tuntutan Kim untuk meminta penjelasan menandakan pergeseran menuju serangan diplomatik dengan meminta pertanggungjawaban pihak berwenang,"
Jadi, lebih ke arah tekanan diplomatik, bukan ancaman tembak-menembak. Tapi tetap saja, ini menambah daftar panjang ketegangan di semenanjung.
Menariknya, insiden drone ini muncul di saat yang sensitif. Mantan Presiden Korsel, Yoon Suk Yeol, sedang menghadapi persidangan terkait tuduhan bahwa dia pernah secara ilegal memerintahkan operasi drone. Tujuannya diduga untuk memancing reaksi Pyongyang dan dijadikan alasan untuk mendeklarasikan darurat militer sebuah upaya yang akhirnya berujung pada pemakzulannya April tahun lalu.
Waktu kejadiannya yang berdekatan memang mengundang banyak tanya. Kebetulan? Atau ada kaitannya? Yang pasti, udara di perbatasan dua Korea kembali terasa pengap oleh saling tuduh dan ancaman.
Artikel Terkait
Kebijakan Visa AS Dinilai Hambat Antusiasme Suporter ke Piala Dunia 2026
Militer Israel Selidiki Tewasnya Bayi 7 Bulan Akibat Tembakan Pasukan di Tepi Barat
BWF Resmi Ubah Format Turnamen Super 1000, Durasi Diperpanjang hingga 11 Hari
Kejaksaan Agung Dinilai Berani Bongkar Korupsi di Badan Gizi Nasional, Beri Peringatan Keras ke Pengelola Program MBG