Gema Bangsa Usul Ganti Parliamentary Threshold dengan Ambang Batas Fraksi

Jakarta - Ahmad Rofiq, Ketua Umum Partai Gema Bangsa, punya pendapat keras soal aturan pemilu. Menurutnya, aturan ambang batas parlemen atau Parliamentary Threshold (PT) itu sudah saatnya dihapuskan. Gagasan yang dia sodorkan? Beralih ke mekanisme ambang batas fraksi di Senayan.

Rofiq bicara blak-blakan dalam acara Konsolidasi DPW DKI Jakarta dan DPD Se-Jakarta, Rabu (25/2/2026) lalu. Dia yakin formula baru ini jauh lebih menjamin suara rakyat.

“Formula ini lebih menjamin keterwakilan. Lihat saja Pemilu 2024 kemarin, ada 18 juta suara dari partai non parlemen yang menguap begitu saja, tidak jadi kursi,” ujar Rofiq.

Wacana revisi UU Pemilu memang sedang panas. Beberapa partai di Senayan saling tarik ulur soal angka PT, ada yang usul turun jadi 2 persen, ada yang mau tetap 4 persen, bahkan ada yang mendorong naik sampai 7 persen. Semua ini masuk dalam prolegnas 2026.

Dorongan revisi ini bukan tanpa sebab. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 116/PUU-XXI/2023 sudah meminta perubahan ketentuan ambang batas parlemen sebelum Pemilu 2029 digelar.

Nah, di sinilah Rofiq mendesak skema factional threshold. Menurut penjelasannya, skema ini bisa menjaga keseimbangan. Representasi rakyat tetap terjaga, tapi kerja parlemen juga nggak jadi kacau karena fraksinya kebanyakan.

“Semua suara harus dihitung. Tapi parlemen juga harus efektif. Saya tantang partai-partai di Senayan, berani nggak sepakat pakai ambang batas fraksi? Misalnya, baru bisa bikin fraksi kalau pegang 10 sampai 15 persen kursi,” tantangnya.

Dengan cara ini, fraksi di DPR tidak akan terlalu banyak. Partai kecil pun masih punya peluang untuk diwakili, tanpa harus repot-repot merangkai fraksi gabungan yang seringkali rumit.

Sebenarnya, skema serupa bukan barang baru. Dulu, hasil Pemilu 1999 dan 2004 pernah menerapkan pola seperti ini. Bahkan di tingkat DPRD, pendekatan ambang batas fraksi masih berlaku sampai sekarang.

“Hapus saja PT-nya. Pakai ambang batas fraksi yang lebih proporsional dan konstitusional. Suara pemilih nggak hilang, fragmentasi politik di parlemen juga bisa dikendalikan,” tegas Rofiq.

Acara konsolidasi itu sendiri dihadiri seluruh jajaran pengurus DPW, DPD, dan DPC se-DKI Jakarta, plus pengurus inti DPP Gema Bangsa.

Fokus pada Generasi Muda dan Kota

Charles Panji Dewanto, Ketua DPW DKI, menyatakan kesiapannya. Pihaknya akan segera merapikan struktur kepengurusan hingga ke tingkat kecamatan.

“Sebelum Rapimnas di Agustus nanti, semua struktur harus sudah rapi. Kami sedang berproses. DPW Jakarta ini kan jendela utama DPP, jadi geraknya harus massif,” kata Panji.

Yang menarik, mayoritas jabatan di struktur DPW hingga DPC Gema Bangsa DKI diisi generasi Z. Mereka bukan sekadar pajangan, tapi dilibatkan penuh dalam menjalankan organisasi.

Panji mengungkap, sosialisasi akan fokus pada isu-isu yang dekat dengan anak muda. Mereka juga berencana menggandeng kelompok kritis seperti mahasiswa dan akademisi untuk mendiskusikan persoalan riil di Jakarta.

Dukungan juga datang dari Wakil Ketua Umum Partai, Abdul Kholiq. Dia mengingatkan bahwa DPW DKI adalah jendela DPP. Kondisi DKI yang baik akan berpengaruh pada citra pusat.

“Loyalitas dan integritas sudah ada. Sekarang lengkapi dengan kapasitas. Literasi ditingkatkan. Merit sistem harus jadi semangat penggerak partai ini,” pesan Abdul.

Sementara itu, Waketum lain, Joko Kanigoro, mengingatkan konteks kelahiran partai ini. Gema Bangsa lahir di tengah amblesnya kepercayaan publik terhadap partai politik. Karena itu, partai baru ini tidak boleh mengulangi kesalahan lama dengan kerja-kerja yang sekadar prosedural.

“Masyarakat Jakarta itu 90 persen urban, plural, dan egaliter. Tidak ada ‘darah biru’ politik seperti di Jawa Barat atau Jawa Tengah. Di sini peluang kita besar,” tutur Joko.

Di tengah krisis kepercayaan itu, dia justru yakin Jakarta adalah medan yang tepat untuk penetrasi. Caranya? Mulai dari kampus dan masyarakat kritis.

Joko punya pesan jelas: Gema Bangsa harus berani hadir dan diuji publik. Buktikan bahwa partai ini benar-benar egaliter dan desentralistik.

“Kampanyenya jangan yang usang. Masyarakat Jakarta kritis. Sekarang juga kader harus identifikasi kampus, kelompok profesional, aktivis. Buka dialog, cari tahu problem utama warga, seperti soal lapangan kerja dan sebagainya,” pungkasnya.