Wamendesa: Kritik pada Program Pemerintah Bagian dari Demokrasi, Semua Pihak Diajak Bangun Desa

Kritik terhadap program-program pemerintah merupakan bagian tak terpisahkan dari praktik demokrasi di Indonesia. Pernyataan itu disampaikan Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Ahmad Riza Patria, di sela-sela agenda diplomatik di Beijing, Rabu (27/5). Ia menegaskan bahwa setiap kebijakan pasti memiliki kelebihan dan kekurangan, termasuk yang menyasar pembangunan pedesaan.

"Setiap program itu pasti ada plus minusnya. Pasti ada yang suka dan ada yang tidak suka, yang penting ada alasannya. Kita masih demokratis, masih terus belajar, masih banyak yang juga belum bisa menerima, banyak juga yang masih nyinyir, itu bagian dari demokrasi kita," ujar Riza kepada ANTARA di Beijing.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam rangkaian rapat pertama Komite Aliansi Kemitraan Global untuk Pengentasan Kemiskinan dan Pembangunan (GPPAD), sebuah forum yang digagas pemerintah China. Menurut Riza, para pemimpin bangsa, termasuk Presiden Prabowo Subianto, memahami betul karakter masyarakat Indonesia yang kritis. Pemerintah, lanjutnya, tidak berniat menyalahkan pihak-pihak yang mengkritik, melainkan justru mengajak mereka berkontribusi.

"Tentu para pemimpin, termasuk Presiden Prabowo memahami karakter masyarakat kita. Kami tidak ingin menyalahkan mereka, kami ajak mereka ikut memberikan kontribusi terbaik yang membangun desa, membangun bangsa," katanya.

Ke depan, semua pihak, termasuk mereka yang selama ini kerap melontarkan kritik, akan diberi ruang untuk terlibat aktif dalam pembangunan. Riza menambahkan bahwa ajakan tersebut merupakan bentuk nyata dari semangat gotong royong.

"Semua yang selama ini nyinyir mungkin, menyalahkan pemerintah, kita (pemerintah) beri kesempatan untuk terlibat aktif membangun Indonesia. Dengan cara, ayo kita bangun desa kita masing-masing. Kalau setiap tokoh nanti memberikan kontribusi terbaik yang membangun desa, maka desa akan maju, pada akhirnya Indonesia akan maju," kata Riza.

Di balik pernyataan tersebut, pemerintah tengah menggenjot sejumlah program strategis pengentasan kemiskinan. Salah satu yang paling menonjol adalah Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP), yang mulai dioperasionalkan pada 16 Mei 2026 dengan peresmian 1.061 koperasi. Data per 25 Mei 2026 mencatat, sudah ada 13 provinsi yang memiliki gerai KDKMP dengan total 10.534 unit, atau sekitar 12,6 persen dari 83.376 KDKMP yang telah terdaftar sebagai badan hukum. Provinsi Jawa Tengah menjadi daerah dengan progres terbanyak, mencapai 75,54 persen gerai yang sudah terbangun.

Pemerintah menargetkan pada Hari Kemerdekaan 17 Agustus 2026, sebanyak 20.000 hingga 30.000 koperasi desa rampung dibangun. Dalam jangka panjang, lebih dari 80.000 desa dan kelurahan di Indonesia ditargetkan memiliki Koperasi Merah Putih. Untuk mendanai proyek ambisius ini, pemerintah mengalokasikan 58,03 persen dari pagu Dana Desa 2026, atau sekitar Rp34,57 triliun dari total Rp60,57 triliun. Saat ini, proses rekrutmen untuk 30.000 manajer koperasi juga tengah berjalan.

Sementara itu, program ini tidak luput dari sorotan. Sejumlah kritik menilai KDKMP dirancang terlalu sentralistik. Negara tidak hanya berperan sebagai regulator, tetapi juga sebagai perancang desain bisnis, penyandang dana, penyedia infrastruktur, perekrut sumber daya manusia, hingga penghubung rantai pasok nasional. Masyarakat, menurut para kritikus, nyaris tidak dilibatkan dalam merancang sistem ekonomi desa melalui koperasi ini.

Kekhawatiran lain muncul terkait pemotongan anggaran dana desa. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2026 yang berlaku sejak 12 Februari 2026, sebanyak 58,03 persen atau Rp34,57 triliun dari pagu Dana Desa dialokasikan untuk mendukung KDKMP. Akibatnya, pagu yang semula Rp60,57 triliun menyisakan sekitar Rp25 triliun. Jika pada tahun-tahun sebelumnya rata-rata setiap desa menerima Rp1 miliar, setelah pemotongan, nominalnya menyusut menjadi Rp200 juta hingga Rp300 juta per desa.

Di sisi lain, pemerintah juga menjalankan program Desa Nelayan yang menyediakan dermaga sederhana, fasilitas produksi es, cold storage, serta panel surya untuk kebutuhan energi. Program ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Pada tahun 2025, sebanyak 65 desa telah terbangun, dan pemerintah menargetkan hingga akhir 2026 akan mencapai 1.000 desa nelayan di seluruh Indonesia.

Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal mencatat, jumlah desa mandiri meningkat menjadi 20.503 desa pada 2025, naik dari 17.203 desa pada 2024. Sebaliknya, jumlah desa tertinggal turun menjadi 4.672 desa. Meski demikian, masih terdapat 9.366 desa tertinggal dan sangat tertinggal yang menghadapi tantangan dasar, termasuk 5.000 desa dengan keterbatasan air bersih, 8.984 desa yang belum memiliki fasilitas pengolahan sampah, serta 3.906 desa dengan kondisi jalan rusak berat.