Indonesia Kembali Desak Reformasi Dewan Keamanan PBB, Nilai Hak Veto Hambat Suara Negara Berkembang

Pemerintah Indonesia kembali menyuarakan tuntutan reformasi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) yang dinilai sudah tidak lagi mencerminkan dinamika politik global saat ini. Dalam forum internasional, Menteri Luar Negeri Sugiono secara tegas menyoroti praktik penggunaan hak veto yang kerap mengabaikan kepentingan negara-negara berkembang.

Menurut Sugiono, mekanisme veto yang dimiliki oleh lima anggota tetap DK PBB justru menjadi alat untuk menggagalkan berbagai aspirasi yang muncul dari negara-negara di kawasan global selatan. "Karena banyak suara-suara yang berasal dari umumnya global south itu tidak terwakili. Tadi juga disampaikan oleh beberapa negara bahwa banyak concern-concern yang kemudian diveto di Dewan Keamanan," ujarnya pada Rabu, 27 Mei 2026.

Indonesia mendorong agar struktur dan tata kerja DK PBB dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman. Reformasi ini dinilai mendesak agar organisasi internasional tersebut tetap relevan dalam menghadapi tantangan global yang kian kompleks. Sugiono mengingatkan bahwa PBB dibentuk pasca-Perang Dunia II dengan tujuan utama menciptakan perdamaian antarbangsa.

"Kita tidak ingin PBB kehilangan relevansinya tapi kita semua ingin bahwa PBB semakin kuat menghadapi dinamika yang terjadi secara global," kata Sugiono dalam kesempatan yang sama.

Di sisi lain, Indonesia juga menekankan perlunya perubahan yang lebih mendasar, yakni menjadikan DK PBB sebagai lembaga yang lebih representatif, transparan, dan demokratis. Sugiono menegaskan bahwa suara negara-negara berkembang harus mendapat tempat yang setara dalam setiap pengambilan keputusan.

"Saya kira itu yang tadi kita sampaikan, kita mendorong suatu reformasi Dewan Keamanan yang lebih representatif, lebih demokratis, lebih transparan dan juga mampu mencerminkan atau mewakili suara-suara di negara-negara berkembang," tutup Sugiono.