Trump Ancam Kolombia dengan Operasi Militer, Gelombang Protes Membanjiri Jalanan

Awal tahun 2026 ini, dunia politik internasional kembali diguncang oleh aksi-aksi Donald Trump. Baru-baru ini, setelah penangkapan Presiden Venezuela Nicolás Maduro dan wacana aneh soal membeli Greenland, mantan presiden AS itu kembali membuat pernyataan yang bikin mata terbelalak. Kali ini, sasarannya adalah Kolombia. Trump secara terbuka menyebut opsi operasi militer ke negara tersebut, sebuah ancaman yang langsung memicu gelombang protes.

Tak cuma itu, Trump juga diketahui sempat memanggil Presiden Kolombia Gustavo Petro untuk datang ke Gedung Putih. Menanggapi hal ini, Petro mengaku pihaknya telah menjalin komunikasi. Menurutnya, Kolombia setuju untuk membuka kembali hubungan langsung, baik di level kementerian luar negeri maupun antara kedua istana kepresidenan.

Namun begitu, ancaman militer itu jelas tidak diterima begitu saja oleh rakyat Kolombia. Ribuan demonstran langsung membanjiri jalan-jalan di berbagai kota. Mereka menentang keras wacana intervensi dari Trump itu. Di Plaza Bolívar, Bogotá, massa berkumpul membawa spanduk bertuliskan dukungan untuk pemimpin mereka, salah satunya berbunyi “Petro tidak sendirian”.

Petro sendiri hadir dan berbicara di tengah para pendukungnya.

“Menurut saya, apa yang terjadi di Venezuela adalah ilegal,” ujarnya dengan tegas di hadapan ribuan orang yang memadati alun-alun ikonik itu.

Pernyataannya sekaligus menjadi kritik terhadap langkah-langkah Trump yang dinilai banyak kalangan sudah melampaui batas.

Ini ironis, mengingat hubungan AS dan Kolombia sebenarnya punya sejarah panjang dalam kemitraan. Selama bertahun-tahun, kedua negara bekerja sama dalam isu kontraterorisme hingga pemberantasan narkoba. Kolombia bahkan dikenal sebagai pemimpin regional dalam pelatihan keamanan. AS pun kerap memberikan dukungan untuk menghadapi kelompok bersenjata ilegal dan kartel narkoba di sana.

Di sisi lain, Trump justru menuding Petro terlibat dalam bisnis narkoba. Tanpa bukti yang jelas, dia berulang kali menuduh pemerintahan Petro memfasilitasi aliran kokain ke AS, bahkan menjatuhkan sanksi pada Oktober lalu. Tuduhannya semakin menjadi-jadi. Trump sampai menyebut Petro sebagai “orang sakit yang suka membuat kokain dan menjualnya ke Amerika Serikat”, serta memberi peringatan agar dia “berhati-hati”.

Narasi seperti ini, tentu saja, menimbulkan kekhawatiran mendalam. Manuver Trump dinilai sangat berisiko melanggar kedaulatan sebuah negara berdaulat. Alih-alih terlihat sebagai penjaga perdamaian, intervensi semacam ini justru berpotensi memicu pergolakan dan ketidakstabilan baru.

Bahkan, serangkaian aksi AS belakangan ini oleh banyak pengamat disebut sebagai bentuk penjajahan gaya baru. Seperti disuarakan Reimont Otoni, anggota parlemen sayap kiri Brasil yang memimpin protes di Rio.

“Ini hanyalah penegasan imperialisme Amerika Utara… Trump ingin menguasai cadangan minyak terbesar di dunia… dan mendominasi Venezuela.”

Konsep imperialisme sendiri, seperti pernah dijelaskan Johan Galtung, memang merujuk pada dominasi suatu negara atas negara lain di bidang politik, ekonomi, dan militer untuk keuntungannya sendiri. Di era modern pasca-Perjanjian Westphalia 1648, yang menegaskan prinsip kedaulatan negara, tindakan semacam ini seharusnya sudah usang. Setiap negara bangsa diakui kedaulatannya, dan campur tangan berlebihan ke urusan dalam negeri negara lain seharusnya tidak lagi terjadi. Tapi, realitanya? Ancaman dan narasi dari Trump justru mengingatkan kita pada pola-pola lama yang seharusnya sudah ditinggalkan.